MAKASSAR – Kuasa hukum Hj. Nursida, Muh. Safri Tunru, S.HI., mendesak Polrestabes Makassar agar memberikan kejelasan sekaligus memaksimalkan penanganan laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kliennya pada 18 Juni 2021.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 16 Oktober 2026 yang ditujukan kepada pihak Polrestabes Makassar untuk meminta informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut penanganan perkara tersebut, rabu(11/11/2026).
Muh. Safri Tunru menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai kuasa hukum Hj. Nursida berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juni 2021. Dalam kapasitas tersebut, pihaknya meminta penjelasan secara resmi mengenai tindak lanjut laporan pengaduan Hj. Nursida yang telah disampaikan kepada Staf Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Makassar pada 18 Juni 2021.
Menurut kuasa hukum, hingga surat permintaan informasi tersebut disampaikan, pihaknya menginginkan adanya kejelasan mengenai sejauh mana proses penanganan laporan pengaduan tersebut berjalan. Hal ini dinilai penting agar kliennya memperoleh kepastian hukum atas persoalan yang telah dilaporkan sejak beberapa tahun lalu.
Selain meminta informasi perkembangan perkara, pihak kuasa hukum juga mendesak agar Polrestabes Makassar segera melanjutkan dan menuntaskan penanganan laporan pengaduan Hj. Nursida. Desakan itu didasarkan pada adanya putusan perkara perdata Nomor 324/Pdt.G/2025/PN Mks jo. Nomor 163/PDT/2026/PT MKS yang menurut pihak kuasa hukum telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Dalam suratnya, kuasa hukum menyebutkan bahwa putusan perdata tersebut memperkuat dalil mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan. Tanah tersebut dinyatakan sebagai milik sah Bakka Daeng Tobo, yang merupakan orang tua Hj. Nursida, dan bukan milik pihak terlapor, Kaharuddin Daeng Pole.
“Putusan pengadilan tersebut menjadi dasar penting bagi kami untuk meminta agar laporan pengaduan klien kami segera ditindaklanjuti dan dituntaskan. Sebab, persoalan mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan telah memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan,” tegas Muh. Safri Tunru dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tersebut.
Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa tindakan yang diadukan meliputi pengambilan tanah atau dugaan penyerobotan tanah dan pembangunan bangunan di atas tanah yang diklaim sebagai milik Bakka Daeng Tobo, serta pengrusakkan atau pembongkaran secara paksa atap seng milik Hj. Nursida dan penggergajian balok rumah tanpa seizin pemiliknya. Dalam surat tersebut, tindakan yang diduga dilakukan Kaharuddin Daeng Pole dinilai sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
Sebagai landasan permintaan informasi, Muh. Safri Tunru turut mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lain dari instansi pemerintah maupun pihak terkait sepanjang diperlukan bagi kepentingan klien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui surat tertanggal 16 Oktober 2026 itu, pihak kuasa hukum berharap Polrestabes Makassar dapat memberikan penjelasan secara transparan mengenai perkembangan laporan pengaduan Hj. Nursida, sekaligus mengambil langkah maksimal untuk menindaklanjuti dan menuntaskan perkara tersebut.
“Kami berharap pihak Polrestabes Makassar memberikan respons dan kepastian terhadap laporan pengaduan klien kami, sehingga hak-hak hukum klien kami mendapatkan perlindungan dan persoalan ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Muh. Safri Tunru.
Sementara Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP. Jafar Rahmat saat dimintai klarifikasinya terhadap hal ini mengatakan silahkan hubungi penyidiknya.
Tinggalkan Balasan