MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi, rabu(18/11/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dr. Ar. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI. Sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., IPM.

Dalam sambutannya, Fuad Azis menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2043 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.

Namun, menurutnya, dinamika pembangunan dan perkembangan wilayah selama kurun waktu tersebut tentu akan membawa berbagai perubahan. Karena itu, diperlukan pemahaman yang sama terhadap regulasi terbaru agar proses penyesuaian maupun revisi tata ruang dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia berharap kehadiran PP Nomor 34 Tahun 2026 dapat memberikan kejelasan dalam pelaksanaan penataan ruang, khususnya ketika pemerintah daerah menghadapi kebutuhan perubahan atau revisi terhadap RTRW yang telah ditetapkan.

“RTRW Kota Makassar Tahun 2024–2043 sudah ada dan telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2024. Namun, kita memahami bahwa kondisi dan perkembangan wilayah dari tahun 2024 hingga 2043 tentu akan mengalami banyak perubahan,” ujarnya.

“Kami berharap melalui PP Nomor 34 Tahun 2026 ini tidak ada lagi kerancuan dalam proses penyesuaian maupun revisi perda yang sudah kita tetapkan,” jelas Fuad Azis.

Ia menambahkan, sosialisasi ini menjadi kesempatan penting bagi jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memahami substansi regulasi, sehingga implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Makassar dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang SDACKTR Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, S.T., M.Si., IPM, menekankan pentingnya pemahaman terhadap PP Nomor 34 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan penataan ruang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, koordinasi dan kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan sangat diperlukan agar penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya berorientasi pada dokumen perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Ia juga berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah daerah semakin memahami mekanisme dan ketentuan dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk ketika melakukan penyesuaian terhadap dokumen RTRW sesuai perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan semakin siap mengimplementasikan kebijakan penataan ruang secara optimal, sekaligus memastikan pembangunan kota tetap berjalan selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini juga menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata ruang Kota Makassar yang tertib, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan pembangunan ke depan. (*)