MAKASSAR — Kualitas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tidak hanya ditentukan saat buah dipotong dari pohon.

Ketepatan tingkat kematangan, penanganan brondolan, pengelolaan hasil panen, hingga waktu pengangkutan turut berperan dalam menjaga mutu buah sebelum diterima pabrik.

Pemahaman inilah yang diperkuat melalui Pelatihan Panen dan Pascapanen bagi 116 pekebun asal Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, 3–7 November 2026.

Tingkatkan Standar Keamanan Gedung, Distaru Makassar Libatkan Pemangku Kepentingan dalam Sosialisasi SLF

Kegiatan dalam rangka Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2026 Angkatan I, II, III, dan IV ini merupakan kolaborasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan IPB Training.

Salah satu rangkaian pembelajarannya adalah kunjungan lapang ke PTPN IV Regional 2 Unit Usaha Luwu 1 untuk melihat hubungan antara proses panen di kebun dan pengolahan buah di pabrik.

Dalam kunjungan tersebut, peserta melihat langsung proses pemanenan dan berkesempatan mempraktikkan teknik panen. Mereka juga mengamati proses yang berlangsung di pabrik serta mengenali jenis buah yang diterima.

Distaru Makassar Gandeng Akademisi Unhas Bahas Masterplan RTH Kota Makassar

Pengalaman ini memberi gambaran kepada pekebun bahwa hasil panen yang dikirim ke pabrik perlu memenuhi kriteria tertentu, sehingga penanganan buah sejak di kebun menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Sebelum melakukan kunjungan lapang, peserta mempelajari kriteria tandan berkualitas dan tingkat kematangan buah. Materi menjelaskan hubungan kematangan TBS dengan rendemen minyak dan kadar asam lemak bebas (ALB).

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai dampak pemanenan buah mentah maupun lewat matang terhadap mutu hasil dan nilai jual. Aspek penanganan setelah panen juga menjadi perhatian.

Peserta mempelajari pengelolaan tandan dan brondolan, pemotongan serta penyusunan pelepah, pengumpulan hasil, hingga monitoring dan evaluasi panen.

Penanganan brondolan yang tidak tepat, misalnya, dapat menyebabkan kehilangan hasil dan memengaruhi kualitas minyak.

Sementara itu, pengangkutan yang tidak sesuai dari segi waktu dan tata cara dapat berdampak terhadap mutu TBS.Pembahasan berlangsung interaktif dengan mengangkat pengalaman peserta.

Sejumlah pekebun menyampaikan persoalan mengenai perbedaan harga TBS yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang diterapkan pabrik, ketidaksesuaian administrasi pengiriman, hingga pengalaman buah yang ditolak ketika dikirim langsung ke pabrik.

Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mutu panen juga berkaitan dengan tata kelola pemasaran dan hubungan pekebun dengan pabrik.

Pelatihan ini dibuka dengan kehadiran Bupati Luwu Utara, Ir. H. Andi Abdullah Rahim, S.T.; perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Nurchaeryah, S.P.; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Pasalongan, S.P., M.Si.; serta perwakilan BPPSDMP, Dr. M. Apuk Ismane.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Utara menyampaikan harapan agar peningkatan kemampuan petani dapat mendorong produksi yang lebih baik dan kesejahteraan pekebun.

Melalui kolaborasi BPDP, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan IPB Training, pelatihan ini memberikan ruang bagi pekebun untuk memahami standar mutu sekaligus melihat penerapannya secara langsung.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara panen, penanganan hasil, dan penerimaan pabrik, peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas TBS yang dihasilkan dari perkebunan rakyat.