MAKASSAR – Memasuki sesi utama, semiloka menghadirkan tiga narasumber dari institusi penegak hukum. Dr. Agus Khaerul selaku Kabagbinopsnal Polda Sulawesi Selatan memaparkan materi mengenai “Peran Kepolisian dalam Mendukung Proses Hukum Pidana Kerja Sosial”. Selanjutnya, Teguh Suhendro, S.H., M.Hum., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, membahas “Peran Jaksa sebagai Eksekutor Putusan Pidana Kerja Sosial”.

Sementara itu, Syafruddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menguraikan perspektif peradilan melalui materi “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial”. Ketiga materi tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan peran aparat penegak hukum, mulai dari proses hukum hingga pelaksanaan putusan pidana kerja sosial.

Diskusi kemudian diperkaya oleh tiga penanggap, yakni Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H., dosen Ilmu Hukum FIS-H UNM, yang membahas mekanisme koordinasi penegak hukum; Muh. Ilham Taufiq Saleh, S.H., M.H., Ketua DPW IPKEMINDO Sulawesi Selatan, yang menyoroti pelaksanaan program pembimbingan pidana kerja sosial; serta Drs. Saifuddin, M.Si., dosen Ilmu Sosial FIS-H UNM, yang mengangkat kontribusi akademik dan sosial perguruan tinggi. Jalannya diskusi dipandu oleh Moch. Fauzan Zarkasi, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar.

CATATAN KRITIS: KONSER, LIBERALISME BUDAYA, DAN KEKHAWATIRAN MORAL GENERASI

Melalui sesi tanggapan dan diskusi bersama peserta, forum ini menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai peluang, tantangan, dan kebutuhan koordinasi dalam penerapan pidana kerja sosial. Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh kesiapan sumber daya manusia, mekanisme operasional, ketersediaan lokasi kerja sosial, serta penerimaan masyarakat terhadap klien yang menjalani pidana tersebut.

Semiloka dan pengukuhan Zona Griya Abhipraya Sombere di FIS-H UNM menjadi dua bagian yang saling menguatkan dalam membangun ekosistem reintegrasi sosial. Semiloka membuka ruang dialog dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, sedangkan pengukuhan zona memberikan ruang kolaborasi yang lebih berkelanjutan bagi pengembangan pengetahuan, penelitian, dan praktik pembimbingan.

Melalui Forum Reintegrasi Sosial ini, Bapas Makassar mendorong agar implementasi pidana kerja sosial dipersiapkan sebagai kerja bersama. Keterlibatan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, organisasi masyarakat, unsur kewilayahan, dan masyarakat menjadi modal penting untuk membangun sistem pelaksanaan yang profesional, terukur, serta mampu mewujudkan reintegrasi sosial yang berkeadilan.

Jangan Sampai Kita Fasih Berbicara kepada Dunia, tetapi Asing pada Bahasa Ibu

 

Narasi: MFZ