Oleh: Advokat M. Safri Tunru, S.HI. (Sekretaris DPW PERADIN Sulawesi Selatan)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan kualifikasi pendidikan dan keabsahan ijazah Wakil Presiden menjadi salah satu momentum paling krusial dalam dinamika hukum tata negara Indonesia akhir-akhir ini. Putusan tersebut menegaskan kembali batasan kewenangan Mahkamah serta pentingnya pemenuhan syarat formal (legal standing) dalam pengajuan permohonan perselisihan hukum di tingkat konstitusi.

Dari sudut pandang praktisi hukum dan organisasi advokat, ada tiga poin penting yang patut disikapi secara kritis dan bijak:

Jangan Sampai Kita Fasih Berbicara kepada Dunia, tetapi Asing pada Bahasa Ibu

1. Batas Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kewenangan Formal

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai bahwa kedudukan hukum pemohon menjadi pintu masuk utama sebelum Mahkamah memeriksa substansi perkara lebih jauh. Dalam kacamata penegakan hukum, kehati-hatian MK menjaga ranah kewenangannya—agar tidak melampaui batas yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang terkait—merupakan bentuk kepatuhan pada prinsip procedural justice.

2. Asas Kepastian Hukum vs. Prinsip Imperatif Persyaratan Administrasi

Polri di Tengah Tantangan Zaman 

Persyaratan pendidikan bagi pejabat negara merupakan syarat imperatif yang dirancang untuk menjamin kualifikasi kepemimpinan. Ketika perdebatan mengenai keabsahan dokumen atau kesetaraan ijazah tidak dapat diterima di forum MK karena persoalan syarat formal permohonan, hal ini menyisakan catatan penting: pembenahan sistem verifikasi sejak tahap pendaftaran di lembaga penyelenggara pemilu (KPU) harus semakin diperketat dan transparan di masa mendatang agar persoalan serupa tidak terus bergulir menjadi polemik publik berkepanjangan.

3. Penghormatan Atas Putusan Final and Binding

Sebagai insan hukum, prinsip fundamental yang wajib dipegang teguh adalah menghormati setiap putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Kendati opini publik dan diskursus akademik tetap terbuka lebar, putusan peradilan tetap menjadi acuan utama demi menjaga stabilitas tatanan bernegara dan kepastian hukum nasional.

Catatan Penutup

Dinamika pengujian syarat kepemimpinan di MK ini hendaknya menjadi cermin pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa. Bagi organisasi advokat, momentum ini menegaskan pentingnya peran advokat dalam mengawal proses demokrasi yang berbasis pada supremasi hukum, integritas verifikasi data, dan penegakan keadilan yang procedural sekaligus substantif.