MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) terus mendorong pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SLF dan PBG yang digelar di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan teknis serta kepemilikan dokumen perizinan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan regulasi di bidang bangunan gedung menuntut masyarakat beradaptasi dengan sistem perizinan baru. Jika sebelumnya dikenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kini mekanisme tersebut telah beralih menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Melalui penerapan regulasi tersebut, pemerintah memastikan setiap bangunan tidak hanya memenuhi persyaratan pada tahap perencanaan, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan standar teknis setelah pembangunan selesai.
Dua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, serta kelayakan fungsi bangunan gedung.
Hal ini menjadi perhatian khusus bagi fasilitas pelayanan kesehatan karena bangunan tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pasien yang membutuhkan lingkungan aman dan memenuhi standar kesehatan.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan sesuai standar teknis.
Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.
Ia menegaskan, pemenuhan standar teknis tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif. Lebih dari itu, ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan seluruh pengguna bangunan.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menjelaskan perbedaan mendasar antara PBG dan SLF dengan menggunakan analogi dokumen kepemilikan dan kelayakan kendaraan.
Menurutnya, PBG merupakan persetujuan yang berkaitan dengan proses pembangunan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan yang telah berdiri memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode.
Ia menekankan, keberadaan SLF menjadi penting untuk memastikan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan benar-benar memenuhi standar keandalan dan keselamatan.
Dengan demikian, pengelola fasilitas kesehatan perlu memastikan bangunan yang dimanfaatkan telah melalui proses pemeriksaan dan memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkot Makassar berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola bangunan gedung di Kota Makassar.
Pemenuhan PBG dan SLF diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban administrasi perizinan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengakses layanan kesehatan.
Dengan bangunan yang memenuhi standar teknis dan laik fungsi, fasilitas pelayanan kesehatan di Makassar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Tinggalkan Balasan