JAKARTA – Penyaluran kredit melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Penyaluran pembiayaan tersebut mencerminkan upaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses modal untuk mendukung aktivitas ekonomi, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan akad kredit atau pembiayaan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD.
Presiden mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong program ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan riil dan daya beli keluarga.
Kredit Melawan Rentenir Salurkan Rp64,85 Triliun
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, salah satu program unggulan TPAKD adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Program tersebut telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Selain itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi di masing-masing daerah.
Keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam membuka akses modal bagi pelaku usaha lokal, UMKM, petani, peternak, dan nelayan.
Jutaan Pelajar Terhubung dengan Layanan Keuangan
Perluasan akses keuangan juga dilakukan melalui program yang menyasar pelajar dan masyarakat di wilayah perdesaan.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Sementara itu, program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program ini juga mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
OJK turut mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Hingga 2026, sebanyak 135 program EKI telah dilaksanakan.
Program tersebut mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan atau business matching, pendampingan usaha, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.
Pelaksanaannya menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
TPAKD Hadir di 552 Daerah
Secara nasional, TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 tim.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, program TPAKD mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan program TPAKD karena dinilai memiliki peran penting dalam memperluas pembiayaan masyarakat di daerah.
Melalui kolaborasi pemerintah dan industri jasa keuangan, akses pembiayaan diarahkan agar tidak hanya meningkatkan jumlah penerima kredit, tetapi juga memperkuat produktivitas usaha dan menciptakan lapangan kerja.
Kesejahteraan Keluarga Jadi Ukuran Keberhasilan
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Forum ini juga menjadi momentum penguatan strategi nasional melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Dengan perubahan orientasi tersebut, keberhasilan program keuangan diharapkan tidak hanya diukur dari jumlah rekening atau besarnya penyaluran pembiayaan.
Aspek yang juga menjadi perhatian adalah kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menghadapi risiko keuangan, dan menjaga ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.
Capaian penyaluran kredit selama Agustus hingga Oktober 2026 menjadi salah satu indikator besarnya peran kolaborasi TPAKD dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan produktif di Indonesia.
Tinggalkan Balasan