MAKASSAR, MATASULSEL.ID – Penguatan produksi pangan adaptif iklim, perluasan pembiayaan bagi petani dan nelayan, hingga peningkatan konektivitas antarpulau menjadi bagian dari lima komitmen bersama yang dirumuskan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026.
Lima komitmen tersebut dirangkum dalam Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua sebagai arah kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Komitmen itu dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dirangkaikan dengan GPIPS Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan.
Lima komitmen tersebut mencakup penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan; pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan; perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan; penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T berbasis sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) dan neraca pangan; serta penguatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
Modernisasi Produksi dan Hilirisasi Pangan
Komitmen pertama menitikberatkan pada penguatan produksi pangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Modernisasi sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, pengembangan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pangan sekaligus memperpanjang umur simpan produk.
Langkah ini menjadi penting agar hasil produksi tidak hanya tersedia dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Dua komitmen tersebut perlu didukung akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani dan nelayan. Pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku usaha pangan mengembangkan kapasitas produksi, memperbaiki sarana usaha, dan meningkatkan daya saing.
Distribusi Pangan ke Wilayah 3T Jadi Perhatian
Komitmen keempat menyoroti pentingnya kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pelaksanaan operasi pasar berbasis early warning system dan neraca pangan diharapkan membantu pemangku kepentingan mengidentifikasi kebutuhan pasokan serta merespons potensi gangguan distribusi dengan lebih terarah.
Hal ini relevan bagi Sulampua yang memiliki karakter geografis kepulauan. Konektivitas antarpulau menjadi faktor penting untuk memperlancar distribusi dan mengintegrasikan ekosistem pangan antarwilayah.
Dengan distribusi yang lebih terkoordinasi, pasokan pangan diharapkan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan secara lebih efisien sekaligus membantu mengurangi disparitas harga.
BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan Sulampua juga dilakukan melalui Tallukarsa Pangan Sulampua.
Program tersebut memiliki tiga pilar, yaitu Karsa Daya untuk memperkuat produksi pertanian dan perikanan, Karsa Sambung untuk meningkatkan kerja sama antardaerah dan konektivitas distribusi, serta Karsa Tata untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.
Implementasi program mencakup dukungan sarana-prasarana produktif dan pembiayaan perbankan, kerja sama antardaerah untuk komoditas strategis, pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar, serta business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker.
Program tersebut juga mencakup Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG dan pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, sebelumnya menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TPID se-Sulampua akan terus diperkuat melalui kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, serta dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan melalui pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan APBN, dan penambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis akan memperkuat tindak lanjut dari komitmen yang telah dirumuskan.
Sinergi dari hulu hingga hilir diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga, dan memperkuat ketahanan pangan Sulampua.
Upaya tersebut sekaligus mendukung pengendalian inflasi kelompok pangan bergejolak agar tetap berada dalam kisaran 3,0–5,0 persen, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
Tinggalkan Balasan