MAKASSAR, MATASULSEL.ID – Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui program Tallukarsa Pangan Sulampua.
Program ini mengandalkan tiga pilar utama untuk memperkuat produksi, memperlancar distribusi, serta membangun ekosistem pangan yang lebih terintegrasi.
Program tersebut diperkenalkan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan penguatan ketahanan pangan di Sulampua membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, dinamika ekonomi global, dan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Tallukarsa Pangan Sulampua dirancang melalui tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dari sisi produksi hingga distribusi dan tata kelola.
Pilar Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Selanjutnya, Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pemenuhan komoditas pangan strategis sekaligus meningkatkan konektivitas distribusi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar untuk mendukung kelancaran distribusi pangan.
Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Implementasinya mencakup business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi atau offtaker.
Pilar ini juga mencakup pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Thomas menyebut, pengembangan Tallukarsa Pangan Sulampua didukung sejumlah praktik baik yang telah berjalan di beberapa daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Salah satu contohnya adalah pengembangan sistem closed house untuk ayam petelur dan pedaging. Model tersebut mendorong modernisasi usaha peternakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok ternak, dan perusahaan mitra.
Kolaborasi itu dinilai dapat memperkuat kepastian produksi sekaligus pemasaran hasil peternakan.
Menurut Thomas, praktik baik yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah dapat menjadi fondasi untuk memperluas sinergi dan mereplikasi program serupa di wilayah lain.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Jaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Penguatan ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas pangan bergejolak yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Dalam siaran pers GPIPS Sulampua 2026, BI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis terus memperkuat pengendalian inflasi agar inflasi kelompok pangan bergejolak terjaga dalam kisaran 3,0–5,0 persen.
Tantangan geografis Sulampua sebagai wilayah kepulauan membuat distribusi pangan membutuhkan koordinasi dan konektivitas yang lebih kuat. Karena itu, penguatan produksi di daerah sentra perlu berjalan beriringan dengan kelancaran distribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Melalui Tallukarsa Pangan Sulampua, BI berharap ketersediaan pasokan semakin terjaga, distribusi lebih efisien, dan disparitas harga antarwilayah dapat dikurangi.
Sinergi dari hulu hingga hilir tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Sulampua.
Tinggalkan Balasan