MAKASSAR — Kematian Aril setelah diduga menjadi korban penganiayaan berat disertai penikaman di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, pada 13 September 2026, masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga korban. Hampir dua bulan berlalu, keluarga mengaku masih menantikan kepastian penanganan perkara yang dilaporkan ke Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar, jum’at(20/11/2026).

Hatijah, ibu korban (Aril), menyampaikan kekecewaannya kepada awak media pada 19 November 2026. Ia menyayangkan lambannya penanganan kasus kematian anaknya. Bahkan, menurut pengakuannya, keluarga selaku pelapor hingga saat ini belum pernah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

“Kami sangat menyayangkan lambatnya penanganan kasus anak saya di Polsek Tamalate. Bahkan sampai sekarang, kami sebagai pelapor belum pernah diperiksa,” ungkap Hatijah.

Keluhan tersebut menjadi perhatian serius karena perkara yang dilaporkan bukan sekadar persoalan perkelahian, melainkan dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A.1.1 Nomor B/137/X/Res.1.6/2026/Reskrim, tertanggal 19 Oktober 2026, Polsek Tamalate menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, termasuk pengecekan CCTV dan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi.

Namun, salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah rencana tindak lanjut penyidik untuk berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel melalui tim Resmob.

Koordinasi tersebut ditujukan untuk melakukan pengecekan terhadap telepon genggam milik korban guna mengetahui pihak yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap Aril.

Langkah ini menjadi penting untuk menelusuri komunikasi, petunjuk, serta kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat sebelum maupun sesudah penyerangan.

Akan tetapi, keluarga korban kini menantikan realisasi dari rencana tersebut. Sebab, koordinasi yang hanya tercantum dalam surat pemberitahuan belum cukup menjawab pertanyaan keluarga mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematian Aril.

Menurut penuturan Hatijah, persoalan bermula dari konflik pribadi antara Aril dan seorang perempuan bernama Isma pada 10–11 September 2026.

Pada 11 September, Isma disebut mendatangi rumah Aril untuk menyelesaikan persoalan. Setelah itu, Aril menghubungi Jack dan menyampaikan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah dengan seseorang bernama Illang.

Situasi diduga semakin memanas pada 12 September 2026. Hatijah mengungkapkan adanya dugaan pesan suara dari Illang melalui telepon genggam Amel yang berisi kata-kata kasar serta ancaman akan membunuh Aril apabila tidak mengantarkan Isma pulang.

Pada 13 September 2026 sekitar pukul 10.00 WITA, Jack disebut menjemput Aril di rumahnya. Keduanya kemudian menuju kawasan CPI Makassar dan disebut sempat singgah di Layar Putih, Tanjung Mardeka.

Sekitar pukul 15.00 WITA, Isma bersama Fadil, Putra, Sapri, Amel, dan Otk disebut menjemput Aril dan mengajaknya kembali menuju kawasan CPI.

Sekitar pukul 17.00 WITA, terjadi keributan antara Aril dan Isma di kawasan tersebut.

Setelah kejadian itu, Putra disebut sempat pulang ke Bontoduri sebelum dihubungi kembali oleh Fadil.

Dalam rangkaian kejadian berikutnya, Fadil diduga memanggil tiga orang pengendara sepeda motor dengan menggunakan kata “Oee”. Ketiga pengendara motor tersebut berbalik arah kemudian datang ke tempat putra berada.

Menurut keterangan keluarga, setelah kedatangan ketiga orang tersebut terjadi penyerangan yang diduga melibatkan pemukulan dan penikaman terhadap Aril dan Putra.

Akibat penyerangan tersebut, Aril mengalami luka tusuk di bagian paha kanan dan dilarikan ke Rumah Sakit CPI untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, setelah menjalani perawatan dan tindakan operasi, korban akhirnya mengembuskan napas terakhir pada 15 September 2026.

Keluarga korban berharap penyidik tidak hanya berfokus pada pelaku penikaman, tetapi juga mengungkap peran setiap orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.

Dugaan ancaman sebelum kejadian, pihak yang memanggil tiga pengendara motor, identitas para pengendara, serta peran masing-masing orang yang berada di lokasi perlu didalami secara menyeluruh.

Pengecekan barang bukti milik korban melalui koordinasi dengan Resmob Polda Sulsel sebagaimana direncanakan dalam SP2HP juga diharapkan segera direalisasikan.

Hasil pemeriksaan perangkat komunikasi tersebut berpotensi menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji keterangan saksi dan menelusuri komunikasi yang berkaitan dengan perkara.

Terbitnya SP2HP A.1.1 menunjukkan adanya langkah penyelidikan yang telah disampaikan Polsek Tamalate. Namun, keluarga korban masih membutuhkan penjelasan mengenai perkembangan konkret dari langkah-langkah tersebut.

Ada sejumlah pertanyaan yang patut dijawab penyidik, apakah koordinasi dengan Resmob Polda Sulsel telah dilaksanakan? Bagaimana hasil pengecekan telepon genggam korban? Sejauh mana perkembangan pemeriksaan para saksi? Bagaimana identifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyerangan?

Selain itu, keluhan Hatijah mengenai belum diperiksanya keluarga selaku pelapor juga membutuhkan klarifikasi.

Pasalnya, SP2HP mencatat adanya permintaan keterangan terhadap Iwan selaku pelapor. Namun, surat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci apakah permintaan keterangan itu telah direalisasikan. Karena itu, perlu penjelasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelapor dan posisi keluarga korban dalam proses penyelidikan.

Keluarga tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya mengharapkan laporan kematian anaknya ditangani secara serius, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Jangan sampai perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terus berjalan tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, perhatian keluarga tertuju pada keseriusan Polsek Tamalate dan tindak lanjut koordinasi dengan Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian Aril.

Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi atas informasi yang dimuat.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen redaksi dalam menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, profesionalitas, dan independensi jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab dan Pasal 5 ayat (3) mengenai Hak Koreksi.

Setiap tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam pemenuhan prinsip keberimbangan pemberitaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.