MAKASSAR – Keberlanjutan program penanggulangan HIV di Kota Makassar membutuhkan dukungan pembiayaan domestik yang lebih kuat.
Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) mendorong agar penanganan HIV tidak lagi dipandang semata sebagai urusan sektor kesehatan, tetapi menjadi bagian dari arsitektur pembangunan daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program atau Workshop Membangun Kesadaran dan Memobilisasi Sumber Daya Domestik untuk Keberlanjutan Program HIV, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Spiritia bertajuk “Indonesia HIV Response: Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030.”
Workshop mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas strategi menjaga kesinambungan program HIV di tengah tantangan pendanaan.
Direktur YPKDS, Rachman Rahim, mengatakan keberlanjutan program penanggulangan HIV tidak dapat terus bergantung pada dukungan donor.
Menurutnya, diperlukan perubahan pendekatan dengan memperkuat sumber daya domestik sekaligus membangun kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan berbagai lembaga yang memiliki sumber daya untuk mendukung program HIV.
“Keberlanjutan program tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari donor. Karena itu, kita perlu mendorong penguatan sumber daya domestik dan membangun komitmen bersama,” ujarnya.
YPKDS selama ini turut menjalankan berbagai kegiatan pendampingan dan dukungan psikososial bagi Orang dengan HIV (ODHIV), termasuk di Kota Makassar.
Menurut Rachman, keberlanjutan layanan menjadi penting karena program HIV mencakup rangkaian kebutuhan yang tidak berhenti pada aspek pengobatan.
Pencegahan, pendampingan, dukungan psikososial, akses layanan kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan kelompok rentan membutuhkan dukungan yang berkesinambungan.
Workshop tersebut digelar di tengah sejumlah tantangan, antara lain menurunnya komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan, terbatasnya alokasi anggaran khusus HIV dalam APBD, serta belum meratanya pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya keberlanjutan pembiayaan program HIV.
Karena itu, peserta workshop didorong melihat penanggulangan HIV sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah.
Bukan Sekadar Tambah Anggaran
Fungsional Perencana Ahli Madya, Ikhsan, S.STP, M.Kesos, menekankan bahwa keberlanjutan program HIV tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah pagu anggaran.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan penanggulangan HIV masuk ke dalam mekanisme pembangunan daerah sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi.
“Keberlanjutan isu ini bukan hanya menambah pagu. Bukan hanya anggaran, tetapi memastikan kebutuhan menjadi bagian dari sistem pembangunan,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, isu HIV diharapkan tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi terintegrasi dalam dokumen dan mekanisme pembangunan pemerintah daerah.
Ikhsan juga menegaskan, penanggulangan HIV tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.
Persoalan HIV memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, ketenagakerjaan hingga pemberdayaan masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena kelompok yang terdampak HIV memiliki kebutuhan yang beragam.
Selain akses terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial, perlindungan, pemberdayaan ekonomi serta pengurangan stigma juga menjadi bagian dari upaya memastikan keberlanjutan program.
BAZNAS Buka Peluang Kolaborasi
Peluang dukungan dari sektor filantropi juga menjadi salah satu pembahasan dalam workshop tersebut.
Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Umum, dan SDM BAZNAS Kota Makassar, Prof. Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, menyampaikan bahwa BAZNAS memiliki ruang untuk berkolaborasi dalam mendukung kebutuhan ODHIV dan kelompok rentan.
Ia menjelaskan, salah satu program BAZNAS Kota Makassar yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan kelompok tersebut adalah Makassar Sehat.
Melalui program itu, ODHIV maupun kelompok rentan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan untuk sejumlah kebutuhan, seperti biaya pengobatan, transportasi layanan kesehatan, vitamin hingga bantuan makanan guna mendukung status gizi.
Menurut Yusriani, sumber dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan sebagai mustahik. Sementara kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh dukungan melalui dana infak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi sangat memungkinkan untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan kasus HIV karena ini terkait dengan kesehatan umat yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Peluang tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan program HIV tidak hanya dapat bersumber dari APBD.
Sumber daya domestik juga dapat dimobilisasi melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana desa, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, filantropi serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Dorong Masuk RPJMD hingga APBD
Workshop YPKDS bersama Yayasan Spiritia tersebut diharapkan menghasilkan penguatan komitmen berbagai pihak dalam membangun mekanisme pembiayaan domestik untuk keberlanjutan program HIV.
Salah satu agenda penting yang didorong adalah memastikan isu HIV terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, Renja perangkat daerah hingga APBD.
Integrasi tersebut dinilai penting agar program penanggulangan HIV memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang lebih berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada program atau proyek dengan sumber pendanaan tertentu.
Selain pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga filantropi dan organisasi masyarakat sipil juga diharapkan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Dengan pendekatan lintas sektor tersebut, upaya penanggulangan HIV di Makassar diharapkan dapat mencakup seluruh mata rantai layanan, mulai dari pencegahan, deteksi, pengobatan, perawatan hingga dukungan bagi ODHIV.
Penguatan pembiayaan domestik sekaligus integrasi HIV ke dalam pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan layanan menuju target eliminasi AIDS pada 2030.
Tinggalkan Balasan