Jeneponto, matasulsel id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Jeneponto turun dari 2,51 persen pada Maret 2024 menjadi 1,08 persen pada Maret 2025, atau mengalami penurunan sebesar 1,43 poin persentase.
Dalam penghitungan tersebut, BPS menggunakan batas kemiskinan ekstrem sebesar 2,15 USD (PPP 2017) per kapita per hari, yang merupakan standar internasional untuk mengukur penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan paling ekstrem.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah dengan penurunan kemiskinan ekstrem tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan, sekaligus berada pada peringkat keempat kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Sulawesi Selatan.
Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini berkolaborasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
“Data BPS ini menjadi penyemangat bagi kami bahwa arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah memberikan hasil yang positif. Namun, keberhasilan ini bukan garis akhir. Masih ada pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan agar tidak ada lagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Karena itu, kolaborasi dan kerja nyata harus terus diperkuat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, Alfian Affandi Syam, menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem menunjukkan berbagai intervensi pembangunan daerah mulai berjalan sesuai arah yang direncanakan.
“Rilis BPS ini menjadi indikator bahwa Kabupaten Jeneponto berada pada jalur yang benar dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas perangkat daerah semakin terintegrasi sehingga mampu menghasilkan dampak yang terukur. Namun demikian, capaian sebesar 1,08 persen ini juga menjadi pengingat bahwa kita masih membutuhkan usaha yang lebih terarah, lebih terukur, dan lebih kolaboratif untuk mencapai target nasional, yaitu kemiskinan ekstrem mendekati nol persen,” jelas Alfian.
Ia menambahkan bahwa Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah akan terus memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah melalui perencanaan berbasis data, penganggaran yang lebih tepat sasaran, serta pengendalian dan evaluasi program secara berkala agar setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ke depan, fokus kita bukan hanya menurunkan angka statistik, tetapi memastikan masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto,” tutup Alfian.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto optimistis, dengan penguatan koordinasi lintas sektor, perencanaan yang adaptif, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, target nasional untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan