YOGYAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi ancaman kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital serta aset kripto yang semakin kompleks dan melintasi batas negara.

Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026, dengan dukungan Pemerintah Jepang.

Pertemuan ini menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, hingga pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi menghadapi risiko yang berkembang di tingkat regional maupun internasional.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha.

Dalam sambutannya, Adi Budiarso mengatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), telah membuka peluang baru bagi pengembangan sektor keuangan.

Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.

Menurutnya, kejahatan keuangan digital kini semakin kompleks, beragam, dan tidak lagi terbatas pada satu wilayah yurisdiksi.

“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.

Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan tersendiri dalam menangani aktivitas ilegal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata.

Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.

Karena itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum.

Upaya tersebut perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kemampuan penelusuran transaksi digital.

Tujuh Negara Perkuat Koordinasi

Forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting melibatkan perwakilan sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura.

Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang serta Amerika Serikat.

Sejumlah otoritas pengawas sektor keuangan turut berpartisipasi, di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Tidak hanya regulator, forum tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, kalangan akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.

Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bagian penting dalam membangun pendekatan bersama untuk menghadapi kejahatan keuangan digital yang semakin berkembang dan memiliki karakter lintas negara.

Bahas Pencucian Uang hingga Penipuan Berbasis AI

Selama pertemuan berlangsung, para delegasi membahas sejumlah isu strategis terkait perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual.

Beberapa topik utama yang menjadi perhatian meliputi penipuan berbasis kecerdasan artifisial atau AI-enabled fraud, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Para peserta juga membahas perkembangan regulasi masing-masing negara, pertukaran informasi dengan sektor swasta, serta studi kasus penegakan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset digital.

Diskusi kelompok turut digelar untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan kejahatan keuangan digital.

Melalui forum tersebut, OJK dan UNODC berharap koordinasi antarotoritas semakin efektif, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum semakin kuat, serta mekanisme pertukaran informasi dapat berjalan lebih responsif.

Penyelenggaraan pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen OJK untuk terus berperan aktif dalam kerja sama regional dan internasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri aset keuangan digital dan aset kripto yang inovatif serta berintegritas, dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.