MAKASSAR — Potensi aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan penyelesaian tanah terdampak pembangunan jaringan transmisi menjadi skenario dalam simulasi kesiapsiagaan yang digelar PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi.
Simulasi penanganan aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kantor PLN UIP Sulawesi, Makassar, Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menguji kesiapan personel, pola koordinasi, serta kemampuan manajemen dalam merespons situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan operasional kantor.
Skenario simulasi menggambarkan penyampaian aspirasi masyarakat terkait proses penyelesaian tanah yang terdampak pembangunan jaringan transmisi.
Dalam kondisi tersebut, PLN tidak hanya menguji aspek pengamanan, tetapi juga menempatkan komunikasi dan dialog sebagai bagian penting dalam penanganan situasi.
Dua perwakilan masyarakat dalam simulasi diterima Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Teddy Kristianto. Keduanya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian tanah terdampak pembangunan jaringan transmisi.
Teddy menjelaskan, penyelesaian tanah dilakukan berdasarkan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Untuk tanah yang berada pada ruang bebas atau Right of Way (ROW) yang dilintasi jaringan transmisi, PLN memberikan kompensasi. Sementara tanah yang digunakan secara langsung untuk pembangunan infrastruktur transmisi dilakukan pembayaran berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai penilai independen.
Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening pemilik yang berhak setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
“PLN memastikan seluruh proses penyelesaian tanah yang terdampak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengedepankan transparansi, kepastian proses, serta komunikasi yang baik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan hak-haknya dapat dipenuhi secara tepat,” ujar Teddy.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai tahapan dan mekanisme penyelesaian tanah menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahpahaman selama proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berlangsung.
Uji Kesiapan Personel
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, mengatakan simulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan personel menghadapi berbagai situasi yang berpotensi muncul selama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting. Karena itu, setiap personel perlu memahami peran dan tanggung jawabnya agar setiap situasi dapat ditangani secara tepat, terukur, serta tetap mengedepankan koordinasi dan komunikasi yang baik,” ujar Aditya.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak semata-mata berkaitan dengan pengamanan. Lebih dari itu, setiap unsur yang terlibat harus mampu merespons situasi secara terukur, menjaga komunikasi dengan pihak terkait, dan memastikan setiap langkah penanganan berjalan sesuai prosedur.
Simulasi juga menjadi sarana untuk menguji koordinasi antara petugas keamanan, manajemen PLN, serta pihak kepolisian apabila penyampaian aspirasi berkembang menjadi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan operasional.
Dengan simulasi tersebut, PLN UIP Sulawesi dapat mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi kesiapan personel, pola komunikasi, koordinasi antarpihak maupun mekanisme pengambilan keputusan.
Hasil simulasi selanjutnya menjadi bahan evaluasi PLN UIP Sulawesi untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi gangguan keamanan.
PLN UIP Sulawesi memastikan proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap diarahkan agar berlangsung tertib dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, komunikasi dengan masyarakat serta penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi bagian yang terus dikedepankan dalam setiap tahapan pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus memastikan setiap potensi persoalan di lapangan dapat ditangani melalui koordinasi, komunikasi, dan prosedur yang terukur.
Tinggalkan Balasan