WAKATOBI – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) meresmikan pengembangan ekosistem bisnis kelautan dan wisata masyarakat hukum adat di Pulau Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, rabu(23/09/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Bakri yang mewakili Bupati Wakatobi, Kepala Cabang PELNI Baubau Lutfi Israr, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci Tri Mulyoko, Kepala SPTN Wilayah I Balai Taman Nasional Wakatobi La Fasa, Kepala Dinas Perikanan Saoruddin, Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship Institut Pertanian Bogor, Manager TJSL PELNI Septiani Khadijah Thalib, sejumlah perangkat desa dan masyarakat Pulau Kapota.
Program Pengembangan Ekosistem Bisnis Kelautan Wisata Masyarakat Hukum Adat ini merupakan bagian dari TJSL PELNI yang sejalan dengan Pilar Ekonomi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah, agar dapat tumbuh secara progresif dan berkelanjutan.
Kepala Cabang PELNI Baubau Lutfi Israr dalam sambutannya mewakili Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen PELNI untuk mendorong potensi yang dimiliki masyarakat hukum adat di Pulau Kapota agar tidak hanya menjadi kekayaan budaya dan lingkungan, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber penghidupan dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pulau Kapota memiliki potensi kelautan, perikanan, dan kearifan lokal yang sangat baik untuk dikembangkan. Melalui program ini, kami ingin mendorong masyarakat menjadi aktor utama dalam mengembangkan potensi tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lutfi.
Program ini berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis berbasis produk unggulan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan Direktorat Pengembangan Masyarakat Maritime Institut Pertanian Bogor selama satu tahun, yang mencakup pendampingan, penguatan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Adapun program tersebut meliputi pengembangan usaha perikanan tangkap, pembangunan Demonstration Plot (Demplot) budidaya ikan kerapu sebagai sarana pembelajaran dan percontohan bagi masyarakat, pendampingan kelembagaan dan teknologi penangkapan perikanan yang ramah lingkungan, serta pengembangan wisata masyarakat.
Selain itu, PELNI memberikan 100 buah life jacket kepada nelayan sebagai bentuk perhatian terhadap aspek keselamatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di laut.
“Program ini bukan hanya mengenai bantuan, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem usaha yang dapat berjalan secara mandiri, memberikan nilai tambah bagi produk lokal, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami berharap pendampingan dan kolaborasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang,” tambah Lutfi.
Pulau Kapota dipilih sebagai lokasi program karena masyarakat setempat masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan sistem adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Potensi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan hingga penerapan inovasi yang ramah lingkungan.
Adapun seluruh Program TJSL PELNI mengacu pada pilar Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diadopsi dalam Program TJSL BUMN. Selain pilar sosial, TJSL PELNI juga mencakup pilar ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan hukum.
Tinggalkan Balasan