MAKASSAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga akhir Mei 2026 menunjukkan tren positif.
Realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp6,03 triliun, ditopang oleh penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Data yang dipaparkan dalam rilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp4,23 triliun atau 29,43 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp14,37 triliun.
Komponen penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun, PPN dan PPnBM Rp2,22 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp22,77 miliar, serta pajak lainnya sebesar minus Rp110,49 miliar.
Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai mencatat realisasi sebesar Rp111,27 miliar atau 29,80 persen dari target Rp373,43 miliar.
Capaian tersebut berasal dari Bea Masuk sebesar Rp68,05 miliar, Bea Keluar Rp17 miliar, dan Cukai Rp26,22 miliar.
Di sisi lain, PNBP mencatat kinerja yang cukup kuat dengan realisasi mencapai Rp1,69 triliun atau 46,18 persen dari target Rp3,66 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU), disusul PNBP lainnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Angkaswantoro, menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan masih terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi nasional dan global.
Menurutnya, penerimaan negara yang terus tumbuh menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.
“Penerimaan negara yang terjaga memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Angkaswantoro dalam pemaparan kinerja APBN regional Sulawesi Selatan.
Kinerja pendapatan negara yang meningkat ini juga mencerminkan efektivitas sinergi seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sulawesi Selatan, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dengan capaian penerimaan yang terus bergerak positif, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan