Oleh: Mukarramah Syukur, S.Pd.,M.Ak
Dosen FEB UNM
APBN sering hadir di ruang publik dalam bentuk angka-angka besar. Triliunan rupiah disebut, target pertumbuhan diumumkan, dan defisit diperdebatkan. Namun bagi masyarakat, APBN bukan sekadar angka. Ia hadir dalam harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan keluarga.
Karena itu, ketika pemerintah mengusulkan RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar anggaran tersebut, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi rakyat.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Pendapatan negara dirancang Rp3.426 triliun, dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB.
Target tersebut tentu patut diapresiasi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan mempercepat pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,68 persen. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta.
Angka tersebut menunjukkan ekonomi terus bergerak. Namun, bagi keluarga yang pendapatannya tidak banyak berubah sementara kebutuhan pangan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan terus meningkat, pertumbuhan ekonomi mungkin belum terasa sebagai kesejahteraan.
Karena itu, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tercapainya pertumbuhan 6 persen. Kita perlu bertanya: berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah UMKM semakin kuat? Apakah pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik?
Pertanyaan ini penting karena pertumbuhan yang tidak inklusif dapat melahirkan paradoks. Ekonomi tumbuh, tetapi sebagian masyarakat merasa tetap berjalan di tempat.
Di sinilah kualitas belanja negara menjadi sangat penting. Anggaran Rp4.097,2 triliun akan kehilangan makna jika hanya menghasilkan penyerapan anggaran tanpa dampak nyata. Sebaliknya, anggaran dapat menjadi kekuatan besar jika diarahkan pada sektor yang meningkatkan produktivitas masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bukan sekadar pos belanja. Semuanya merupakan investasi untuk memperkuat masyarakat.
Pemerintah menyatakan RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mempercepat kesejahteraan. APBN juga diharapkan menjadi katalis bagi peran sektor swasta dalam perekonomian.
Tantangannya adalah memastikan semua itu tidak berhenti sebagai narasi kebijakan.
Infrastruktur, misalnya, seharusnya tidak hanya diukur dari proyek yang selesai, tetapi dari manfaatnya bagi masyarakat: biaya distribusi lebih rendah, akses pasar lebih luas, dan pendapatan meningkat. Demikian pula pendidikan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran, tetapi dari kualitas manusia yang dihasilkan.
Bantuan sosial juga penting bagi kelompok rentan. Namun, kebijakan sosial idealnya tidak hanya membuat masyarakat bertahan, tetapi juga membantu mereka menjadi lebih mandiri.
Dengan demikian, APBN seharusnya memiliki dua fungsi: melindungi mereka yang lemah dan memberdayakan mereka yang ingin tumbuh.
Prinsip tersebut sejalan dengan nilai ekonomi Islam. Al-Qur’an mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (QS Al-Hasyr: 7). Pesan ini relevan dalam kebijakan fiskal: pertumbuhan harus disertai distribusi manfaat yang lebih luas.
Karena itu, target pertumbuhan 6 persen patut diapresiasi sekaligus diuji. Apakah pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan berkualitas? Apakah UMKM berkembang? Apakah petani dan nelayan memperoleh manfaat? Apakah masyarakat daerah mendapatkan pembangunan secara adil?
Pertanyaan tersebut semakin penting karena RAPBN 2027 disusun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menggunakan asumsi antara lain inflasi 2,5 persen dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.
Disiplin fiskal karena itu bukan hanya soal menjaga defisit. Ia juga berarti memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang sepadan.
Pada akhirnya, APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi kontrak pembangunan antara negara dan rakyat.
Bagi masyarakat, keberhasilan ekonomi mungkin tidak diukur dari angka pertumbuhan 6 persen. Ukurannya sederhana: harga kebutuhan terjangkau, anak dapat bersekolah, anggota keluarga memperoleh pekerjaan layak, usaha kecil berkembang, dan kehidupan menjadi lebih aman.
Di situlah pertumbuhan menemukan maknanya.
Sebab ekonomi yang besar belum tentu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Anggaran yang besar juga belum tentu menghasilkan kehidupan yang lebih baik.
Ukuran terakhir keberhasilan APBN bukanlah seberapa besar angka yang tertulis dalam dokumen negara, melainkan seberapa jauh angka tersebut berubah menjadi kehidupan yang lebih layak bagi rakyat.
Pertanyaannya sederhana: ketika ekonomi Indonesia tumbuh, seberapa besar rakyat ikut tumbuh bersamanya?
Tinggalkan Balasan