MAKASSAR – Menanggapi berita yang bejudul “Kompensasi Tumpah MFO PT. Vale Diduga Tebang Pilih, Tim Hukum Warga Angkat Bicara” PT Vale Indonesia (Tbk) memberikan hak jawabnya, senin(11/05/2026).

Melalui Vanda Kusumaningrum, Head of Corporate Communications PT. Vale Indonesia Tbk memberikan keterangannya, PT Vale memahami bahwa dalam situasi pascainsiden, perbedaan persepsi di tengah masyarakat dapat muncul, khususnya ketika proses verifikasi dan penilaian dilakukan secara bertahap.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa perusahaan berkewajiban memastikan setiap keputusan terkait penanganan dampak dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis.

Kompensasi Tumpahan MFO PT Vale Diduga Tebang Pilih, Tim Hukum Warga Angkat Bicara

Pendekatan ini dilakukan bukan untuk membatasi hak masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan adil, akurat, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik bagi warga maupun bagi proses pemulihan itu sendiri.

“Oleh karena itu, PT Vale secara aktif melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tim ahli independen dalam proses identifikasi dan verifikasi lahan terdampak,” ungkapnya.

Selanjutnya Vanda Kusumaningrum menjelaskan, Perusahaan juga menegaskan bahwa mekanisme penanganan dampak tidak semata berorientasi pada kompensasi finansial, tetapi mencakup pemulihan jangka panjang terhadap kondisi sosial, lingkungan, dan produktivitas area terdampak.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Salmawati Paris Hadiri Pembukaan Formatur Camp, Cetak Generasi 2P Di Kabupaten Jeneponto

“Hingga saat ini, proses pemantauan kualitas lingkungan, asesmen sosial, dan evaluasi lapangan masih terus berjalan bersama institusi independen dan pihak berwenang,” jelasnya.

Diakhir Vanda Kusumaningrum mengatakan, PT Vale percaya bahwa dialog terbuka dan penyelesaian berbasis fakta merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik serta harmoni sosial di wilayah operasional perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak, termasuk warga terdampak dan kuasa hukumnya, guna memastikan setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara konstruktif.