MAKASSAR — Krisis energi di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, kelangkaan LPG, hingga pemadaman listrik di sejumlah wilayah membuat Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan mendesak pemerintah dan Pertamina membuka data secara transparan mengenai kondisi pasokan dan distribusi energi kepada masyarakat, selasa(15/09/2026).
Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, SH, menilai persoalan tersebut tidak dapat terus dianggap sebagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, antrean BBM yang terjadi berulang kali di berbagai wilayah menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada publik, terutama terkait kuota, pasokan, distribusi, dan kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Pemerintah dan Pertamina harus terbuka kepada rakyat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat antrean panjang setiap hari, sementara penjelasan yang diterima justru menyebut stok aman dan distribusi lancar. Kalau memang ada pengurangan pasokan atau pembatasan, sampaikan secara jujur kepada masyarakat,” tegas Ahmad Rianto.
Partai Buruh juga menyoroti kebijakan pengurangan alokasi subsidi energi yang disebut telah berubah dari sekitar Rp272,95 triliun menjadi Rp261,5 triliun. Pada saat yang sama, alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram disebut turun dari sekitar Rp142,83 triliun menjadi Rp131,39 triliun, sedangkan volume BBM bersubsidi secara nasional berubah dari sekitar 20,09 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter. Partai Buruh menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat jika tidak disertai mitigasi yang memadai.
Menurut Ahmad, dampak persoalan energi kini dirasakan masyarakat di sejumlah daerah, mulai dari Makassar, Maros, Gowa hingga Kepulauan Selayar. Antrean kendaraan disebut dapat mencapai ratusan meter bahkan kilometer, sementara sebagian warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu mobilitas pekerja, distribusi barang, transportasi, kegiatan usaha kecil, hingga perekonomian masyarakat.
“Yang paling rentan terdampak adalah kelas pekerja, buruh, petani, kaum miskin kota, pedagang kecil dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kelancaran transportasi serta energi. Karena itu, energi bukan sekadar persoalan administrasi atau teknis distribusi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” ujar Ahmad.
Selain BBM dan LPG, Partai Buruh turut meminta persoalan kelistrikan di Sulawesi Selatan ditangani secara terbuka. Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, durasi gangguan, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kelistrikan. Partai Buruh juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penimbunan, pelangsiran, maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila ditemukan bukti pelanggaran.
“Kami meminta pemerintah daerah, baik Gubernur, Walikota maupun Bupati, berani menyuarakan kepentingan rakyat Sulawesi Selatan kepada pemerintah pusat. Jangan biarkan masyarakat menjadi pihak yang hanya menerima dampak dari kebijakan energi tanpa mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai,” kata Ahmad.
Sebagai tindak lanjut, Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan bersama sejumlah elemen buruh, petani, kaum miskin kota, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, organisasi perempuan dan mahasiswa berencana menggelar aksi pada Kamis, 17 September 2026.
Aksi tersebut akan mengangkat isu “Pemerintah Daerah Menyikapi Krisis Energi dan Sikap atas Kebutuhan BBM, Gas dan Listrik di Sulawesi Selatan” dengan tiga titik aksi, yakni Kantor Pertamina, Kantor Wali Kota Makassar dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Partai Buruh menegaskan aksi tersebut bertujuan mendorong kepastian ketersediaan energi, distribusi yang adil, keterbukaan data, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Tinggalkan Balasan