JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Langkah tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity di Jakarta, Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan tantangan global yang semakin kompleks menuntut setiap organisasi memiliki tata kelola yang kuat agar mampu menghadapi berbagai risiko, mulai dari ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga dampak perubahan iklim.
Menurut Sophia, penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini bukan lagi sekadar memenuhi aspek kepatuhan, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk menjaga ketahanan organisasi sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan GRC juga selaras dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang lahir dari RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata guna meningkatkan akuntabilitas serta mempercepat terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas lembaga, kepastian berusaha, serta meningkatnya kepercayaan investor.
Ia menilai konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, serta gangguan rantai pasok global yang saling berkaitan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi motor peningkatan produktivitas nasional, bukan sekadar proses digitalisasi.
Menurutnya, tata kelola yang baik justru menjadi landasan lahirnya inovasi yang berkelanjutan karena mampu membangun kepercayaan di tengah percepatan transformasi digital.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai untuk memperkuat kinerja berkelanjutan.
Forum ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi nasional dan internasional, seperti Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, UNOPS, Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Diselenggarakan secara hybrid, RGS 2026 diikuti lebih dari 20.000 peserta yang terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, akademisi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future yang diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Balasan