MAKASSAR – Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) Menggelar Aksi di Momentum Hari Tani Nasional 24 September 2026.
Dalam peringatan Hari Tani Nasional pada tgl 24 September 2026 kali ini, KPBI bersama Aliansinya Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) melakukan aksi di beberapa titik, Kantor PT Pupuk Sulsel, Kantor BPN Makassar, Kantor Tribun, Kantor BPN Sulsel, DPRD Sulsel hingga Flyover.
Isyu Sentral yang diangkat oleh KPBI & KGR di Hari Tani Nasional (HTN) 2026 kali ini adalah Laksanakan Reformasi Agraria Sejati Yang Pro Rakyat.
Ketua KPBI Sulsel, Sartono Laodemutu memberikan tanggapan saat ditemui rekan media di depan kantor Tribun.
“Kami bukan melakukan demonstrasi didepan kantor Tribun, hanya memberikan dukungan & suport kepada anggota aliansi KRG yaitu kawan-kawan KPRM yang sedang mewakili warga dari 14 kampung dalam kegiatan audensi bersama kepala BPN Sulsel. Kami juga mensupport secara khusus media Tribun sebagai fasilitator tempat audensi ini sehingga hasil audensi bisa terpublikasi secara luas”, Ungkap bung Tono sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan “Semoga audensi yang difasilitasi oleh kantor Tribun ini bisa menjadi hal yang positif bagi warga terdampak konflik agraria, ancaman penggusuran oleh mafia tanah yang terjadi didalam kota Makassar ini haruslah menjadi perhatian khusus pemerintah khususnya kepala BPN Sulsel & Kota Makassar”
Sementara itu Koordinator KPRM (Komite Perjuangan Rakyat Miskin) Kota Makassar, Rahmatia mengatakan
“Kami berharap dengan adanya pertemuan ini bersama kepala BPN Sulsel semua persoalan agraria diperkotaan bisa mendapatkan penyelesaian sesuai dengan undang-undang agraria yang baru di sahkan oleh DPR RI”, ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa “Kami sangat mendukung undang-undang Agraria yang baru disahkan di pusat, kami ini sudah lama tinggal di kampung-kampung, sudah puluhan tahun. Kami ingin rasa aman dalam kehidupan jadi wujudkan lah undang-undang agraria yang sudah disahkan itu karena sangat penting bagi rakyat miskin diperkotaan”, tambahnya.
Dalam dialog itu, kepala BPN menyampaikan akan mencari waktu secepatnya sehingga ada pertemuan lanjutan yang menghadirkan lebih banyak perwakilan kampung-kampung terdampak konflik agraria.
Tinggalkan Balasan