MATASULSEL.ID – Kinerja belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan sektor pendidikan.

Hingga cut off 10 Juni 2026, realisasi anggaran menunjukkan pelayanan umum menjadi fungsi dengan alokasi terbesar mencapai Rp14,52 triliun, disusul sektor pendidikan sebesar Rp3,90 triliun.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Angkaswantoro, mengatakan besarnya anggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan publik sekaligus memastikan berbagai program strategis tetap berjalan.

Pra Pekan Olahraga NIPAH 2026 Meledak! Ratusan Atlet Padati Arena, Bukti Event Sportainment Makin Digandrungi

Pada fungsi pelayanan umum, porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk Block Grant senilai Rp10,17 triliun serta Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp1,87 triliun.

Dana tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, anggaran pelayanan umum juga digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), hingga Dana Bagi Hasil.

Surati BBWS Pompengan Jeneberang, Warga dan UMKM Minta Penataan Berkeadilan Tanpa Hilangkan Mata Pencaharian

Berdasarkan data SIMTRA, capaian output fungsi pelayanan umum telah mencapai 103.243 dari target 327.034 output atau sebesar 31,57 persen.

Di sisi lain, sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3,90 triliun. Porsi terbesar digunakan untuk pembiayaan layanan perkantoran, pembayaran gaji dan tunjangan profesi bagi sekitar 4.000 guru dan 10.000 dosen dengan nilai mencapai Rp1,91 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp1,19 triliun untuk mendukung program Sekolah Rakyat.

Anggaran pendidikan tersebut turut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan strategis, seperti revitalisasi sarana dan prasarana madrasah, penyelenggaraan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai bentuk bantuan operasional pendidikan.

Hingga 10 Juni 2026, capaian output pada fungsi pendidikan telah mencapai 123.771 dari target 254.715 output atau sebesar 48,71 persen, mencerminkan progres pelaksanaan program yang terus berjalan.

Angkaswantoro menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja dan pencapaian output menjadi fokus pemerintah agar manfaat APBN dapat segera dirasakan masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.

Data tersebut bersumber dari SIMTRA dengan cut off per 10 Juni 2026, yang menjadi acuan pemantauan pelaksanaan anggaran di wilayah Sulawesi Selatan.