MAKASSAR — Sorotan tajam mewarnai rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, mengungkap sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari capaian akademik siswa yang belum optimal hingga lemahnya fondasi matematika sejak dini.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi E DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, menghadirkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra kerja dalam mengevaluasi kinerja program pendidikan.
Dalam forum tersebut, Yeni Rahman memetakan tiga persoalan utama yang dinilai menjadi “simpul kusut” kualitas pendidikan di Sulsel.
Capaian Akademik Masih Tertatih
Pertama, ia menyoroti hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan ketimpangan antar mata pelajaran dan masih berada pada kategori menengah ke bawah secara nasional.
Menurutnya, capaian ini bukan sekadar persoalan peringkat, melainkan sinyal bahwa penguatan kompetensi dasar siswa, khususnya literasi dan numerasi, belum berjalan maksimal.
“Capaian TKA ini harus dilihat secara menyeluruh. Ini mencerminkan bahwa fondasi literasi dan numerasi kita masih perlu diperkuat,” tegasnya.
Pengawas Sekolah Dinilai Belum Optimal
Masalah kedua terletak pada fungsi pengawasan pendidikan. Yeni menilai peran pengawas sekolah belum berjalan efektif, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pelaksanaan tugas.
Rasio pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah, ditambah beban kerja yang tinggi, disebutnya berdampak langsung pada lemahnya pembinaan dan kontrol mutu pendidikan.
“Pengawasan tidak boleh hanya administratif. Harus diperkuat secara substantif agar mampu memastikan kualitas proses pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong penataan sistem penugasan pengawas agar diisi oleh sumber daya yang benar-benar kompeten dan memiliki kapasitas pembinaan.
Fondasi Matematika Siswa Jadi Sorotan
Isu ketiga yang disoroti adalah lemahnya kemampuan dasar matematika siswa. Yeni mengungkap masih ditemukannya siswa di jenjang menengah yang belum menguasai keterampilan berhitung dasar.
Kondisi ini, menurutnya, merupakan akumulasi dari lemahnya fondasi numerasi sejak pendidikan dasar.
“Kualitas di tingkat atas sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi di bawah. Jika numerasi di SD lemah, maka dampaknya akan terbawa hingga jenjang berikutnya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya intervensi sejak dini melalui kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dorong Intervensi Berbasis Data
Menutup pandangannya, Yeni Rahman mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis yang lebih terarah, berbasis data, serta diperkuat sinergi lintas level pemerintahan.
Rapat ini sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sulsel dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif dan akuntabel.
Hasil pembahasan akan menjadi bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan 2025, khususnya dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.
Di tengah tantangan ini, satu pesan mengemuka dari ruang rapat: tanpa fondasi yang kuat, pendidikan hanya akan berdiri di atas angka, bukan kualitas.
Tinggalkan Balasan