BALI — Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan baru dalam mengomunikasikan kebijakan makroprudensial. Di tengah ledakan informasi digital, data yang akurat tidak lagi otomatis menjadi informasi yang paling dipercaya publik.
Kecepatan media sosial, kekuatan algoritma, dan dorongan viralitas membuat isu ekonomi dapat menyebar jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Dalam situasi tersebut, informasi kebijakan makroprudensial perlu dikemas secara lebih sederhana, tajam, dan relevan tanpa kehilangan akurasi serta konteks ekonominya.
Managing Director sekaligus Penanggung Jawab Redaksi Bisnis Indonesia Group Hery Trianto menekankan pentingnya memahami karakter media dalam mengemas informasi kebanksentralan.
Menurutnya, media arus utama dan media sosial memiliki mekanisme kerja yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya tidak dapat disamakan.
Media arus utama bertumpu pada kode etik jurnalistik, proses verifikasi berlapis, serta akurasi. Sebaliknya, media sosial bergerak dalam ekosistem kecepatan, algoritma, dan viralitas yang lebih kuat.
Perbedaan tersebut menjadi penting ketika isu ekonomi bersinggungan dengan sentimen pasar. Informasi yang tidak utuh atau salah konteks dapat berkembang menjadi disinformasi, bahkan hoaks ekonomi, sebelum publik memperoleh penjelasan yang memadai.
Empat Langkah Komunikasi Makroprudensial
Menurut Hery, pengemasan informasi makroprudensial setidaknya dapat dibangun melalui empat langkah utama.
Pertama, memahami lanskap media. Pemangku kebijakan perlu memahami bagaimana media bekerja, bagaimana jurnalis memilih isu, serta bagaimana informasi berkembang setelah masuk ke ruang digital.
Kedua, teknik penyajian informasi. Bahasa kebijakan yang teknokratis perlu diterjemahkan menjadi bahasa yang mudah dipahami publik. Tantangannya bukan menyederhanakan substansi secara berlebihan, melainkan membuat informasi yang kompleks tetap akurat sekaligus mudah dicerna.
Ketiga, pengemasan pesan. Informasi perlu memiliki pesan kunci yang jelas. Dalam konteks komunikasi strategis dan jurnalisme, salah satu instrumen penting adalah soundbite, yakni kutipan pendek, padat, dan renyah yang mampu merangkum inti pesan secara cepat.
Keempat, strategi peliputan isu kebanksentralan, termasuk melalui studi kasus. Pendekatan ini diperlukan agar media tidak hanya memberitakan keputusan BI, tetapi juga mampu memberikan konteks, menjelaskan dampak, dan mengawal perkembangan isu setelah kebijakan diumumkan.
BI dan Media Saling Membutuhkan
Dalam ekosistem komunikasi kebijakan, BI dan media memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.
BI memiliki kapasitas menyediakan data, narasi ekonomi yang akurat, serta akses kepada narasumber ahli. Sementara media memiliki fungsi menerjemahkan data dan kebijakan tersebut ke dalam bahasa publik, memberikan interpretasi jurnalistik, serta mengawal isu secara berkelanjutan.
Karena itu, hubungan antara bank sentral dan media tidak cukup dibangun hanya ketika terdapat kebijakan baru atau isu yang sedang ramai.
Hubungan jangka panjang perlu diperkuat melalui pertemuan rutin, keterbukaan data, akses narasumber, dan edukasi kebijakan secara berkala.
Melawan Hoaks dengan Konteks
Tantangan terbesar komunikasi makroprudensial pada era digital bukan hanya bagaimana membuat informasi menjadi menarik, tetapi bagaimana memastikan informasi yang menarik itu tetap benar.
Media arus utama memiliki keunggulan dalam verifikasi dan kedalaman konteks. Media sosial memiliki kekuatan dalam kecepatan dan jangkauan. Keduanya membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda.
Dalam kondisi ketika satu potongan informasi dapat memengaruhi persepsi publik dan sentimen pasar, pesan kebijakan harus mampu hadir lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi.
Karena itu, komunikasi makroprudensial tidak semata-mata persoalan menyampaikan kebijakan. Ia juga merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan dan stabilitas sistem keuangan.
Pada titik inilah soundbite yang kuat, data yang terbuka, narasi yang kontekstual, serta hubungan jangka panjang antara BI dan media menjadi penting.
Sebab di tengah banjir informasi, yang diperebutkan bukan lagi sekadar perhatian publik, tetapi kepercayaan publik.
Tinggalkan Balasan