MAKASSAR – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat perluasan akses keuangan melalui berbagai program strategis sepanjang Triwulan II 2026.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang menyasar pelajar, pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat di desa-desa inklusif.
Berdasarkan realisasi program kerja TPAKD Sulawesi Selatan Triwulan II 2026, program One Student One Account (OSOA) atau Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah berhasil mendorong budaya menabung sejak dini dengan total 2.187.810 rekening pelajar dan nominal tabungan mencapai Rp412,38 miliar.
Di sektor digitalisasi keuangan, TPAKD juga terus mempercepat penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM. Hingga Triwulan II 2026 tercatat sebanyak 158.590 merchant telah memanfaatkan QRIS sebagai sarana transaksi digital.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, mengatakan TPAKD terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang semakin mudah, merata, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta para pemangku kepentingan.
“TPAKD tidak hanya fokus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Muchlasin.
Selain itu, melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), telah dilaksanakan tiga kegiatan edukasi keuangan dan business matching di Desa Angkue Kabupaten Bone, Desa Tongke Kabupaten Sinjai, dan Desa Bentenge Kabupaten Bulukumba.
Pada 2026, pengembangan EKI juga diperluas melalui enam lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Bone, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Takalar, dan Kota Makassar.
Upaya pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui program klasterisasi ekosistem bisnis. Selama periode 2022 hingga 2025, tercatat telah terbentuk 1.611 klaster dengan 22.275 debitur, nilai plafon kredit mencapai Rp644,46 miliar, dimana 46,12 persen pembiayaan disalurkan ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.
Dalam mendukung pembiayaan masyarakat, Program Hapus Ikatan Rentenir Sulawesi (PHINISI) juga terus berkembang. Hingga Triwulan II 2026, program tersebut telah menyalurkan pembiayaan dengan total plafon Rp1,18 triliun kepada 34.084 nasabah.
Di bidang keuangan syariah, sepanjang Semester I 2026 telah terselenggara 96 kegiatan edukasi keuangan syariah melalui program EPIKS, SAKINAH, dan GERAK SYARIAH yang diikuti 817.653 peserta, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, TPAKD juga mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas kakao melalui kerja sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Comextra Majora sebagai offtaker komoditas kakao.
Hingga Triwulan II 2026, program tersebut telah menyalurkan pembiayaan kepada 38 petani dengan total nilai Rp2,51 miliar.
Muchlasin menegaskan bahwa seluruh program TPAKD merupakan bentuk sinergi berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, memperkuat daya saing UMKM, mendorong digitalisasi transaksi, serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi sektor produktif.
“Melalui kolaborasi seluruh anggota TPAKD, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Muchlasin.
Tinggalkan Balasan