MAKASSAR – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Sejumlah upaya dilakukan guna mengantisipasi antrean panjang pembelian Solar yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir.
Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan optimalisasi distribusi menjadi fokus utama perusahaan agar pasokan BBM di SPBU tetap tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
Penyaluran dari Fuel Terminal ke SPBU juga dipastikan berlangsung tepat waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman yang berpotensi memicu antrean.
“Pertamina terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kami mengoptimalkan distribusi BBM setiap hari agar pasokan tetap terjaga dan antrean panjang dapat diminimalisir,” ujar Lilik.
Selain memastikan ketepatan waktu distribusi, Pertamina juga meningkatkan pelayanan operasional dengan memulai aktivitas pengiriman BBM lebih awal dari biasanya.
Langkah ini dilakukan agar stok di SPBU dapat tersedia lebih cepat sehingga proses pelayanan kepada konsumen menjadi lebih lancar.
Di lapangan, Pertamina turut menyiagakan petugas untuk membantu pengaturan antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan jumlah konsumen.
Seluruh proses distribusi dari terminal BBM menuju SPBU juga terus dipantau agar berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Lilik menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tetap aman, lancar, dan tepat sasaran.
Pada kesempatan itu, Lilik juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai isu kendaraan yang belum membayar pajak tidak dapat membeli BBM. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
“Informasi bahwa kendaraan yang belum membayar pajak tidak bisa membeli BBM adalah tidak benar. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan, mekanisme pembelian BBM subsidi, khususnya Solar, tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Bagi kelompok pengguna tertentu seperti nelayan dan petani, pembelian dilakukan menggunakan surat rekomendasi atau barcode sebagai bagian dari sistem pengendalian distribusi BBM subsidi.
Pertamina bersama BPH Migas juga telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi barcode khusus bernama XStar.
Sistem tersebut terhubung langsung dengan BPH Migas sehingga seluruh transaksi pembelian BBM subsidi oleh nelayan dan petani dapat dipantau secara real time.
Dengan sistem tersebut, penyaluran BBM subsidi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari transformasi layanan, Pertamina juga terus memperkuat pengawasan di SPBU melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang terkoneksi langsung dengan pusat pemantauan Pertamina.
Teknologi tersebut memungkinkan pengawasan operasional SPBU dilakukan secara lebih cepat sehingga apabila ditemukan kendala dapat segera ditindaklanjuti.
Lilik menambahkan, berdasarkan data kuota yang telah ditetapkan BPH Migas, hingga 30 Juni 2026 realisasi penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Selatan masih berada dalam koridor yang aman.
Penyaluran Solar telah mencapai sekitar 54 persen dari kuota tahunan, sementara Pertalite telah terealisasi sekitar 49 persen.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan akan terus mengoptimalkan distribusi BBM, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan penyaluran BBM bersubsidi dapat berlangsung secara tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan