MAKASSAR– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga akhir Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren yang positif. APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan daerah melalui optimalisasi penerimaan negara, percepatan belanja pemerintah, hingga berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi penerimaan mencapai Rp7,21 triliun atau 39,13 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp5,10 triliun, yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,31 triliun.
Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra), Adnan Muis, mengatakan bahwa kinerja penerimaan perpajakan hingga pertengahan tahun mencerminkan tetap terjaganya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Sulselbartra.
“Realisasi penerimaan perpajakan pada Semester I 2026 menunjukkan fondasi ekonomi yang masih cukup kuat. Kami terus mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan melalui pengawasan berbasis data, perluasan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar target penerimaan negara dapat tercapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Adnan.
Di sisi belanja, APBN terus menjadi motor penggerak pembangunan. Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp25,94 triliun atau 50,17 persen dari total pagu anggaran. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan APBN yang berjalan sesuai rencana sekaligus menjadi modal penting untuk memperkuat optimisme memasuki Semester II Tahun 2026.
Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah juga tercermin melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu. Penyaluran tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,21 triliun, yang diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Dukungan terhadap sektor usaha produktif juga terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp9,46 triliun, dengan subsidi bunga sebesar Rp831,25 miliar. Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian dan perdagangan serta terkonsentrasi di Kota Makassar. Kebijakan ini diharapkan semakin memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Sejumlah program prioritas pemerintah juga terus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,93 juta penerima manfaat. Selain itu, telah berdiri 3.080 Gerai Koperasi Merah Putih dengan total 28.932 transaksi, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis koperasi.
Di sektor perumahan, pemerintah telah menyalurkan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 7.410 unit rumah dengan nilai mencapai Rp926,21 miliar sepanjang tahun 2026. Sementara itu, program ketahanan pangan mencatat produksi padi sebesar 466.592 ton, serta pembangunan 16 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang berkualitas.
Adnan menambahkan, sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
“APBN bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi katalis pembangunan melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, serta berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan penerimaan negara semakin optimal,” tuturnya.
Memasuki Semester II Tahun 2026, APBN diharapkan terus menjadi penggerak utama pembangunan dan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan. Dengan sinergi yang terus terjaga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap kuat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat.
Tinggalkan Balasan