MAKASSAR – Kabupaten Bone mencatatkan capaian membanggakan dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil uji coba Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB), Bone menjadi daerah dengan performa terbaik di Sulawesi Selatan dan dinilai layak menjadi rujukan bagi kabupaten lain dalam membangun sektor perkebunan yang produktif sekaligus berkelanjutan.
Hasil tersebut dipaparkan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Uji Coba IYB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Landscape Alliance, nama operasional CIFOR dan ICRAF, di Makassar, Selasa (14/7).
IYB merupakan sistem penilaian nasional yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur tingkat keberlanjutan pembangunan di tingkat kabupaten.
Pada tahap awal, penilaian difokuskan pada sektor perkebunan dengan tiga dimensi utama, yakni aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola.
Seluruh indikator dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam sistem penilaian tersebut, capaian daerah diklasifikasikan mulai dari Grade D sebagai kategori yang membutuhkan perhatian khusus hingga Grade A untuk kategori sangat baik.
Bone berhasil meraih nilai yang mendekati Grade B (baik), sementara rata-rata kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan masih berada pada Grade C, yang menunjukkan tata kelola sudah berjalan cukup baik namun masih memerlukan berbagai penguatan.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bone, Akifah Aksa, mengatakan hasil penilaian ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.
“Keikutsertaan Bone dalam uji coba IYB menjadi kesempatan untuk melihat secara objektif capaian dan tantangan yang masih harus dibenahi. Hasil ini akan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis agar pembangunan sektor perkebunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Akifah.
Menurutnya, keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam proses penyusunan indikator menjadi kekuatan utama sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ambaru Keteng, menilai penerapan IYB merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan daerah menuju ekonomi hijau yang lebih terukur.
“IYB bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data. Ketika indikator keberlanjutan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, maka daerah akan lebih siap menghadapi tuntutan pasar global dan berbagai kebijakan perdagangan yang semakin mengedepankan aspek lingkungan,” katanya.
Ia berharap keberhasilan Bone dapat menginspirasi kabupaten lain di Sulawesi Selatan untuk mulai membangun sistem tata kelola perkebunan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan ICRAF, M. Syahrir, menjelaskan bahwa IYB dirancang sebagai alat ukur yang mampu menggambarkan kondisi keberlanjutan suatu wilayah secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan produksi komoditas.
“Melalui pendekatan yurisdiksi, keberlanjutan tidak lagi menjadi tanggung jawab petani secara individu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh investasi hijau dan akses pasar yang lebih luas,” jelas Syahrir.
Ia menambahkan, Landscape Alliance menjadi bagian dari tim teknis nasional dalam pengembangan metodologi IYB, mulai dari penyusunan indikator hingga sistem pengelolaan data melalui proyek riset-aksi Land4Lives yang didukung Pemerintah Kanada.
Selain menjadi tolok ukur pembangunan berkelanjutan, penerapan IYB juga membuka berbagai peluang strategis bagi daerah.
Kabupaten yang mampu menunjukkan tata kelola berkelanjutan berpotensi memperoleh akses lebih besar terhadap investasi hijau, insentif fiskal maupun nonfiskal, serta dukungan dari berbagai lembaga pembangunan internasional.
Manfaat lainnya juga dirasakan oleh para petani. Yurisdiksi yang dinilai berkelanjutan memiliki peluang lebih besar memasuki pasar global yang kini mensyaratkan komoditas bebas deforestasi.
Skema ini sekaligus mengurangi beban petani karena proses pengakuan keberlanjutan dilakukan pada tingkat wilayah, bukan melalui sertifikasi masing-masing petani.
Bone dipilih sebagai salah satu dari empat daerah percontohan penerapan IYB di Indonesia bersama Kabupaten Kutai Timur, Sigi, dan Muara Enim.
Penetapan tersebut didasarkan pada potensi perkebunan Bone yang memiliki tiga komoditas unggulan, yakni kelapa, kakao, dan kopi, yang berperan penting dalam rantai pasok komoditas berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Selama proses uji coba, Pemerintah Kabupaten Bone bersama berbagai pemangku kepentingan aktif menyempurnakan indikator agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
Kolaborasi tersebut menghasilkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) tingkat yurisdiksi yang menjadi salah satu laporan pertama di Sulawesi Selatan.
Tidak hanya memaparkan hasil penilaian, kegiatan sosialisasi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi aksi prioritas untuk memperkuat indikator-indikator yang masih memerlukan peningkatan.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan perkebunan yang lebih berkelanjutan.
Ke depan, IYB direncanakan diterapkan di seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia serta berpotensi diperluas ke berbagai sektor pembangunan lainnya.
Bagi Bone, capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing daerah, menarik investasi berkelanjutan, dan memastikan pembangunan perkebunan yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Tinggalkan Balasan