MAKASSAR — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga April 2026 menunjukkan tren positif dan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah di tengah tantangan global yang masih dinamis.
Pemerintah mencatat realisasi Belanja Negara mencapai Rp16,71 triliun atau tumbuh 10,12 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (21/5/2026).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Martha Octavia, menegaskan APBN tetap memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Pendapatan negara di Sulsel hingga 30 April 2026 tercatat sebesar Rp4,86 triliun atau 26,42 persen dari target tahunan.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan capaian Rp3,40 triliun, yang didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,82 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM) sebesar Rp1,66 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari sektor Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp76,11 miliar atau 20,38 persen dari target.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp1,38 triliun atau 37,86 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel mencapai Rp6,63 triliun atau 27,33 persen dari pagu anggaran.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,20 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK.
Belanja modal juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, seperti preservasi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Selain itu, bantuan sosial sebesar Rp5,75 miliar telah disalurkan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan performa kuat dengan capaian Rp10,08 triliun atau 37,66 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
Dana tersebut tersebar relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,27 triliun yang dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Sementara Dana Desa telah terealisasi Rp278,80 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), hingga pemberdayaan masyarakat desa.
Pemerintah juga mencatat berbagai program prioritas nasional terus berjalan di Sulsel.
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,98 juta penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten/kota.
Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih terus berkembang dengan 1.296 gerai koperasi aktif.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur dengan subsidi bunga Rp529,81 miliar. Penyaluran tersebut didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan juga mencatat produksi padi mencapai 5,39 juta ton dari luas sawah 1,03 juta hektare. Sedangkan program FLPP telah membantu pembiayaan 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.
Kementerian Keuangan menegaskan hingga akhir April 2026, APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Dukungan belanja produktif, transfer ke daerah yang optimal, serta pembiayaan tepat sasaran dinilai menjadi fondasi utama memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Tinggalkan Balasan