MAKASSAR – Realisasi belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Agustus 2026 mencapai Rp15,88 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,83 triliun.
Capaian tersebut setara dengan 59,18 persen dari pagu yang tersedia. Angka itu menunjukkan penyerapan anggaran pemerintah pusat di Sulsel terus bergerak hingga memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menyampaikan perkembangan tersebut dalam pemaparan kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di Sulsel.
Berdasarkan data hingga Agustus 2026, belanja pemerintah pusat terbagi dalam sejumlah kelompok belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja Pegawai Paling Besar
Belanja pegawai menjadi komponen dengan pagu terbesar. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp12,37 triliun, dengan realisasi mencapai Rp8,46 triliun atau sekitar 68,74 persen.
Besarnya realisasi belanja pegawai tersebut menunjukkan penyerapan anggaran untuk kebutuhan aparatur pemerintah menjadi salah satu komponen utama dalam belanja pemerintah pusat di Sulsel.
Sementara itu, belanja barang memiliki pagu sebesar Rp10,20 triliun. Hingga Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp5,01 triliun atau 49,12 persen.
Belanja barang mencakup berbagai kebutuhan operasional pemerintah serta pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,29 triliun. Realisasi sampai Agustus mencapai Rp2,39 triliun atau 55,61 persen.
Belanja modal memiliki peran penting karena berkaitan dengan pengadaan atau pembangunan aset yang dapat mendukung pelayanan pemerintah dan pembangunan infrastruktur.
Belanja Bansos Tembus 71,30 Persen
Sementara itu, penyerapan tertinggi secara persentase tercatat pada belanja bantuan sosial (bansos).
Dari pagu sebesar Rp24,87 miliar, realisasi belanja bansos telah mencapai sekitar Rp17,73 miliar, atau 71,30 persen.
Dengan capaian tersebut, belanja bansos menjadi salah satu komponen dengan tingkat penyerapan paling tinggi dibandingkan kelompok belanja lainnya.
Secara keseluruhan, realisasi Rp15,88 triliun dari pagu Rp27,83 triliun membuat tingkat penyerapan belanja pemerintah pusat di Sulsel mencapai 59,18 persen hingga Agustus 2026.
Dibandingkan 2025
Data dalam pemaparan Kanwil DJPb Sulsel juga memperlihatkan perkembangan realisasi sejumlah kelompok belanja dibandingkan periode 2025.
Pada Agustus 2025, belanja pegawai memiliki pagu Rp11,06 triliun dengan realisasi Rp7,21 triliun atau 65,35 persen.
Belanja barang pada periode tersebut memiliki pagu Rp10,28 triliun, dengan realisasi Rp3,84 triliun atau 37,37 persen.
Kemudian, belanja modal memiliki pagu Rp3,16 triliun dengan realisasi sekitar Rp586,77 miliar, atau 18,59 persen.
Sedangkan belanja bansos memiliki pagu Rp101,68 miliar dengan realisasi Rp62,29 miliar, atau 61,25 persen.
Data tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penyerapan anggaran pada 2026, khususnya pada belanja barang dan belanja modal yang realisasinya hingga Agustus lebih tinggi secara nominal dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kinerja belanja pemerintah pusat tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.
Realisasi anggaran pemerintah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menopang kebutuhan operasional, pembangunan, pelayanan masyarakat, hingga program perlindungan sosial.
Hari Utomo menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran agar peningkatan realisasi tidak hanya tercermin dari sisi persentase penyerapan, tetapi juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan program pemerintah dan masyarakat.
Dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun anggaran, masih terdapat ruang anggaran yang perlu direalisasikan oleh satuan kerja pemerintah pusat di Sulsel.
Kanwil DJPb Sulsel pun terus mendorong satuan kerja agar mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas belanja.
Dengan pagu Rp27,83 triliun dan realisasi Rp15,88 triliun hingga Agustus 2026, tantangan berikutnya adalah memastikan sisa anggaran dapat dieksekusi secara tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta pelayanan publik di Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan