Anggaran Perpustakaan Dipangkas : Literasi Jangan Sampai Menjadi Korban

Oleh : Muhammad Nur Rasul
(Penggiat Literasi dan Duta Baca Pelajar Kabupaten Takalar

Takalar, matasulsel.id – Pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kualitas sumber daya manusia yang dibentuk oleh pendidikan dan budaya literasi.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) hingga hampir separuh sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah patut menjadi perhatian serius.

Pemerintah menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Program-program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan manusia tidak hanya membutuhkan investasi pada aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga pada sektor pendidikan dan literasi sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Dampak pemangkasan anggaran mulai terlihat secara nyata. Program distribusi buku ke desa-desa dan lembaga pemasyarakatan dihentikan, sementara bantuan pembangunan maupun pengembangan fasilitas perpustakaan di berbagai daerah juga ditiadakan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan menjadi semakin terbatas, terutama bagi kelompok yang selama ini mengandalkan layanan perpustakaan sebagai sarana memperoleh bahan bacaan.

Ironisnya, di tengah keterbatasan tersebut, buku masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Kondisi ini berpotensi semakin mengurangi daya beli masyarakat terhadap buku, khususnya bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan literasi di Indonesia sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan anggaran. Akses terhadap buku masih menghadapi berbagai kendala struktural. Diperkirakan hanya sekitar 28 persen sekolah di Indonesia yang memiliki perpustakaan yang layak, sementara banyak daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, masih kekurangan ruang baca dan koleksi buku.

Selain itu, distribusi buku juga belum merata. Buku lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat di desa dan daerah tertinggal masih kesulitan memperoleh bahan bacaan yang berkualitas. Di sisi lain, harga buku cetak yang relatif tinggi turut memengaruhi rendahnya daya beli masyarakat terhadap buku.

Persoalan tersebut semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan berbagai indikator pendidikan dan literasi. Berdasarkan data yang dikutip CNBC Indonesia dari UNESCO Institute for Statistics, pengeluaran belanja pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan berada pada kisaran 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan Singapura (2,2 persen), Thailand (2,5 persen), dan Vietnam (2,9 persen).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) nasional berada pada angka 54,80 poin. Di tingkat internasional, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan OECD juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca pelajar Indonesia masih berada di kelompok bawah dibandingkan banyak negara peserta.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa tantangan literasi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya minat membaca, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap buku, perpustakaan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu, kebijakan yang berdampak pada berkurangnya akses masyarakat terhadap bahan bacaan perlu dipertimbangkan secara cermat.

Sebagai Penggiat Literasi sekaligus Duta Baca Pelajar Kabupaten Takalar, saya memandang bahwa pembangunan manusia harus ditempatkan sejajar dengan pembangunan ekonomi.

Program-program prioritas pemerintah tentu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penguatan perpustakaan, penyediaan buku, serta perluasan akses terhadap ilmu pengetahuan juga merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa mendatang.

Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, inovatif, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan masyarakat yang sehat secara fisik, tetapi juga masyarakat yang cerdas secara intelektual. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan pendidikan, perpustakaan, dan literasi sebagai investasi utama bagi masa depannya.(*)