MAKASSAR – Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sulawesi Selatan menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Komisi E, Yeni Rahman, mengkritisi rendahnya serapan anggaran yang dinilai jauh dari target ideal.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD akhir tahun 2025 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Rapat yang digelar di Kantor Bina Marga itu menghadirkan sejumlah mitra kerja, termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Fadli Ananda.
Dalam forum tersebut, Yeni mengungkapkan bahwa serapan Dana BOS untuk tingkat SMA hanya mencapai 56,17 persen. Angka ini dinilai jauh dari target ideal yang seharusnya bisa menyentuh 95 persen.
“Ini sangat disayangkan. Selama ini Disdik kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran, tapi justru dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya usai rapat.
Menurutnya, Dana BOS seharusnya menjadi motor penggerak operasional sekolah sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia mendorong sekolah agar lebih kreatif dalam merancang program, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru demi meningkatkan mutu pembelajaran.
“Daripada anggaran dikembalikan, lebih baik dimanfaatkan untuk program yang berdampak langsung, seperti bimbingan teknis atau pelatihan guru agar kualitas belajar mengajar semakin baik,” ujarnya.
Yeni juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan Dana BOS. Ia menilai rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh perencanaan program yang belum optimal di tingkat sekolah.
“Dana BOS ini ibarat jantung operasional sekolah. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.
Rendahnya serapan ini menjadi catatan penting bagi DPRD Sulsel untuk mendorong pembenahan tata kelola anggaran pendidikan, agar ke depan dana yang tersedia benar-benar terserap maksimal dan memberi manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik.
Tinggalkan Balasan