Ketua DPRD Gowa Hadiri Rapat Konsolidasi kemendagri Bersama ADKASI
Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, jumat (12/9/2025).
Rapat yang diikuti 104 Ketua DPRD Kabupaten dari 38 provinsi ini dipimpin langsung oleh jajaran Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hadir pula Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Horas Maurist Panjaitan, serta pengurus DPN ADKASI.
Agenda rapat difokuskan pada koordinasi perumusan kebijakan untuk mendukung kondusifitas nasional dan daerah, optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD, serta pembahasan mengenai kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa secara umum kondisi seluruh kabupaten di Indonesia dalam keadaan kondusif.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat membantu membangun kembali gedung-gedung DPRD yang rusak akibat aksi unjuk rasa, serta mengevaluasi rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29 persen karena dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN ADKASI, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menekankan pentingnya peran DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah.
“Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Setiap kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan yang ketat akan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta tidak menyimpang dari tujuan awal.
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Horas Maurist Panjaitan, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kemendagri akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD kabupaten se-Indonesia.
Ia menegaskan, DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
“Kami berharap DPRD dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan APBD dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Peran pengawasan DPRD sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di daerah,” ujar Horas.
Melalui rapat konsolidasi ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD sebagai representasi rakyat di kabupaten.
