MATASULSEL.ID, MAKASSAR – Kinerja industri perbankan di Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan tren yang tetap positif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan pada berbagai indikator utama perbankan seperti total aset, dana pihak ketiga (DPK), hingga penyaluran kredit yang terus meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Selatan tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Menurutnya, hingga Januari 2026, total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencapai sekitar Rp212,19 triliun, meningkat dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp200,37 triliun. Pertumbuhan tersebut setara dengan 5,90 persen secara tahunan (year on year).
“Secara umum, kinerja perbankan di Sulawesi Selatan masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari peningkatan aset, dana pihak ketiga, serta penyaluran kredit,” ujar Muchlasin.
Ia menjelaskan, pertumbuhan sektor perbankan tersebut menandakan aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan cukup kuat, didukung oleh konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.
Dana Pihak Ketiga Tumbuh Stabil
Selain aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan. Pada Januari 2026, total DPK tercatat sebesar Rp145,27 triliun, naik dari Rp134,73 triliun pada Januari 2025.
Pertumbuhan DPK tersebut mencapai 7,83 persen secara tahunan, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang tetap tinggi.
Komposisi DPK masih didominasi oleh tabungan dengan nilai sekitar Rp86,87 triliun atau setara dengan 59,80 persen dari total DPK.
Sementara itu, deposito tercatat sebesar Rp35,18 triliun dengan pangsa sekitar 24,22 persen, dan giro sebesar Rp23,22 triliun atau 15,99 persen.
Muchlasin menilai, dominasi tabungan menunjukkan aktivitas transaksi masyarakat yang cukup tinggi, sekaligus mencerminkan stabilitas likuiditas perbankan di daerah.
“Pertumbuhan dana masyarakat di perbankan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sektor keuangan masih terjaga. Ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah,” jelasnya.
Kredit Perbankan Capai Rp173 Triliun
Dari sisi intermediasi, perbankan di Sulawesi Selatan juga mencatat peningkatan penyaluran kredit. Hingga Januari 2026, total kredit yang disalurkan mencapai Rp173,03 triliun, meningkat dibandingkan Januari 2025 sebesar Rp163,91 triliun.
Secara tahunan, penyaluran kredit tersebut tumbuh 5,56 persen.
Struktur kredit didominasi oleh kredit produktif dengan nilai sekitar Rp91,50 triliun atau 52,88 persen dari total kredit. Sementara kredit konsumsi tercatat sekitar Rp81,53 triliun atau 47,12 persen.
Muchlasin mengatakan bahwa peningkatan kredit produktif menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor usaha, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor riil yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah.
“Kami melihat kredit produktif tetap menjadi kontributor utama penyaluran kredit. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mendukung kegiatan usaha dan investasi,” katanya.
LDR Tinggi, NPL Tetap Terkendali
Dalam aspek intermediasi, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 119,11 persen. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit relatif tinggi dibandingkan dana yang dihimpun.
Meski demikian, OJK memastikan kondisi tersebut masih dalam kategori yang dapat dikelola oleh industri perbankan.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah berada pada level 3,76 persen, yang masih berada dalam batas aman industri perbankan.
“Walaupun intermediasi perbankan cukup tinggi, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL yang masih terkendali,” ungkap Muchlasin.
Ia menegaskan bahwa OJK terus melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan guna memastikan stabilitas sektor perbankan tetap terjaga, sekaligus memitigasi potensi risiko yang mungkin muncul.
Dorong Inklusi Keuangan dan UMKM
Selain menjaga stabilitas sektor perbankan, OJK juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan. Salah satu fokus utama adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Muchlasin, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjadi potensi utama Sulawesi Selatan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Ke depan, kami terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung pembiayaan sektor produktif,” ujarnya.
Optimisme Ekonomi Daerah
OJK memandang kinerja positif sektor perbankan ini sebagai indikator bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Selatan masih berada dalam jalur yang stabil dan berpotensi terus tumbuh.
Dengan dukungan sektor keuangan yang kuat, diharapkan perekonomian daerah dapat semakin berkembang serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.
Muchlasin menegaskan bahwa OJK akan terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan serta memastikan industri perbankan tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Kami optimistis sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.
Jika Anda mau, saya juga bisa membuat versi berita ini lebih tajam seperti gaya headline media ekonomi (Kompas/Bisnis/Detik) dan menambah kutipan langsung narasumber agar lebih kuat untuk publikasi media.
Tinggalkan Balasan