Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai wujud komitmen memperkuat pencegahan korupsi dan tata kelola perusahaan yang berintegritas, khususnya di sektor kepelabuhanan yang strategis bagi perekonomian nasional.
MAKASSAR — Upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan di lingkungan kepelabuhanan menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dalam rangka Hakordia 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/12/2025), dan menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Supardi, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Supardi menekankan bahwa sektor kepelabuhanan memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran distribusi logistik nasional, sehingga membutuhkan langkah pencegahan korupsi yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Menurutnya, penguatan sistem, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam membangun budaya organisasi yang bersih.
“Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui pendampingan hukum dan edukasi kepada institusi dan pelaku usaha,” ujar Supardi. Ia juga mengapresiasi inisiatif Pelindo Regional 4 yang secara aktif melibatkan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan dalam forum dialog terbuka.
FGD ini dihadiri oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, bersama jajaran manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Kalimantan Timur, serta sejumlah stakeholder strategis. Kehadiran lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan kepastian hukum dan meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan usaha kepelabuhanan.
Dalam sambutannya, Abdul Azis menegaskan bahwa peringatan Hakordia bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan nilai integritas sebagai fondasi utama bisnis dan pelayanan Pelindo. Ia menyampaikan bahwa Pelindo Regional 4 secara konsisten menerapkan kebijakan pencegahan korupsi melalui penguatan pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, serta internalisasi nilai AKHLAK sebagai budaya kerja BUMN.
“FGD ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesadaran risiko, dan memperkuat kolaborasi antara Pelindo dan para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, dalam mewujudkan ekosistem kepelabuhanan yang bersih dan berintegritas,” ungkap Abdul Azis.
Diskusi yang dipandu oleh Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty, berlangsung interaktif dan terbuka. Para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari tantangan pencegahan korupsi di operasional pelabuhan, peran kepemimpinan dalam menanamkan nilai integritas, hingga optimalisasi sistem pengawasan dan pelaporan sebagai bagian dari mitigasi risiko.
Melalui FGD Hakordia 2025 ini, Pelindo Regional 4 berharap seluruh insan Pelindo dan stakeholder yang terlibat semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kolaborasi lintas sektor yang terbangun diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan dan menghadirkan layanan kepelabuhanan yang profesional, berdaya saing, serta berintegritas.
Tinggalkan Balasan