MATASULSEL.ID, MAKASSAR – Kinerja fiskal tahun 2025 menunjukkan arah yang tetap terjaga, solid, dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan mencerminkan peran negara yang semakin nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp15,7 triliun atau 92,52 persen dari target.
Capaian tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp10,2 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditopang oleh kinerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,48 triliun.
“Capaian pendapatan negara ini menunjukkan ketahanan fiskal yang tetap terjaga, meskipun kita menghadapi tantangan ekonomi yang cukup dinamis,” ujar Supendi.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu. Belanja tersebut diarahkan secara produktif dan tepat sasaran untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik melalui layanan publik, perlindungan sosial, maupun dukungan terhadap sektor strategis.
Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp31,27 triliun atau 97,42 persen, dengan dominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp21,05 triliun.
Penyaluran ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam rangka mendukung sektor usaha, khususnya UMKM, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp16,83 triliun dengan subsidi bunga mencapai Rp1,52 triliun.
Penyaluran KUR didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar berada di Kabupaten Bone, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi daerah.
“KUR menjadi salah satu instrumen efektif untuk mendorong pemerataan akses pembiayaan dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Supendi.
Berbagai program prioritas pemerintah sepanjang 2025 juga telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,48 juta penerima, pendirian 1.225 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP sebanyak 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta realisasi pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
Menutup tahun anggaran 2025, Supendi menegaskan bahwa APBN telah terbukti menjadi instrumen yang bekerja secara responsif dan berpihak pada rakyat.
“Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat serta sinergi pusat dan daerah yang terus berjalan, kami optimistis melangkah ke tahun berikutnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan