Ketua DPRD Gowa Imbau Waspada, Akui Ponsel Diretas
Ketua DPRD Gowa Imbau Waspada, Akui Ponsel Diretas
GOWA — Ketua DPRD Kabupaten Gowa mengimbau masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk berhati-hati dalam menerima pesan atau panggilan yang mengatasnamakan dirinya. Imbauan tersebut disampaikan melalui unggahan disalah satu akun media sosialnya, Jumat (18/7/2025).
Dalam unggahan tersebut, Ketua DPRD Gowa menyebutkan bahwa ponselnya telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia meminta agar setiap pesan atau komunikasi yang mengatasnamakan dirinya agar terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya.
“HP saya ada hacker, jadi kalau ada yang dihubungi, harap teliti dulu, jangan sampai itu bukan saya,” tulisnya dalam status tersebut.
Peringatan ini disampaikan guna menghindari potensi penyalahgunaan identitas yang dapat merugikan pihak lain. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan digital yang semakin marak.
Sebelumnya, Ketua DPRD Gowa H. Muh. Ramli Rewa Menjadi Juru Bicara ADKASI di Jakarta. Ia menghadiri kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (14/7/2025).
Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi legislasi di tingkat daerah melalui koordinasi dan sinergi antara DPRD Kabupaten/Kota dengan lembaga legislatif di tingkat pusat.
Dalam kegiatan tersebut, H. Muh. Ramli Rewa mendapat kepercayaan untuk mewakili Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) sebagai Juru Bicara (Jubir).
Dalam kapasitasnya sebagai Jubir ADKASI, Ramli menyampaikan berbagai pandangan dan aspirasi terkait implementasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) serta penguatan regulasi yang berpihak kepada kepentingan daerah.
Kegiatan ini membahas secara mendalam dampak implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap penataan ruang serta urgensi memperkuat peran strategis DPRD dalam proses legislasi di daerah.
(msk/afn)
