MAKASSAR — Dalam rangka memperkuat koordinasi menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High-Level Meeting (HLM) pada Rabu, 3 Desember 2025.
Pertemuan berlangsung di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
HLM yang mengusung tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Momen HBKN Natal dan Tahun Baru, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi.
Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, jajaran Forkopimda, para Bupati/Wali Kota se-Sulsel, instansi vertikal, OPD terkait, serta berbagai stakeholders lainnya.
Perkembangan Inflasi Sulsel
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi terbaru berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada November 2025, Sulawesi Selatan mencatat deflasi sebesar 0,07% (mtm). Dengan perkembangan ini, laju inflasi hingga November 2025 berada pada level 2,34% (ytd).
Rizki menjelaskan bahwa menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), terdapat sejumlah komoditas historis yang perlu diantisipasi karena kerap mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut meliputi cabai rawit, bawang merah, beras, telur ayam ras, serta angkutan udara.
Arahan Strategis Wakil Gubernur Sulsel
Untuk menjaga stabilitas harga selama periode Nataru, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan lima arahan strategis kepada seluruh Bupati dan Wali Kota, yaitu:
1. Melanjutkan program urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman bibit hortikultura bekerja sama dengan Dinas TPHBUN.
2. Mengoptimalkan fasilitas cold storage serta pembangunan pabrik es mini di titik-titik strategis, termasuk pemanfaatan teknologi Ozone guna memperpanjang umur simpan produk hortikultura dan ikan.
3. Mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak pada komoditas penyumbang inflasi serta mendorong peningkatan penyerapan beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog.
4. Memperkuat kelancaran distribusi barang melalui peningkatan konektivitas dan kesiapsiagaan menghadapi risiko banjir di daerah.
5. Mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya angkut komoditas, serta memperkuat moral suasion dan komunikasi publik, seperti kampanye Belanja Bijak dan Diversifikasi Pangan, untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di penghujung tahun.
Tinggalkan Balasan