Guna Tekan Angka Penularan HIV, PKBI Gelar Dialog Lintas Sektoral
MAKASSAR — Di tengah meningkatnya jumlah kasus HIV di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia(PKBI) Sulawesi Selatan menggelar Dialog Kuartal III sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka penularan, rabu(22/10/2025).
Data Dinas Kesehatan Sulsel mencatat hingga Agustus 2025 terdapat lebih dari 1.200 kasus baru, dengan Kota Makassar menyumbang 563 kasus, diikuti Palopo (79), Sidrap (32), Bulukumba (30), dan Jeneponto (30). Lonjakan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memperkuat sinergi program pencegahan dan pendampingan bagi masyarakat rentan.
Dialog yang digelar di Makassar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial, DP3A Kota Makassar, organisasi masyarakat sipil, awak media dan pihak swasta. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi terbuka untuk mengevaluasi capaian program, berbagi strategi, serta merumuskan kolaborasi baru dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang berkelanjutan.
Ketua PKBI Sulsel Iskandar Harun menjelaskan bahwa dialog ini bertujuan memperkuat komitmen bersama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
“Kami ingin memastikan pendampingan terhadap kelompok rentan tetap berlanjut. Selama hampir dua dekade, program pencegahan HIV di Indonesia banyak ditopang oleh dana donor seperti Global Fund. Kini tantangannya adalah memastikan keberlanjutan program dengan dukungan pemerintah daerah dan pihak swasta,” ujar Iskandar Harun.
PKBI Sulsel, lanjutnya, juga membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperluas pendanaan dan memperkuat program di tingkat komunitas. Hadir pula perwakilan dari PT Belito Indonesia serta beberapa organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam program penanggulangan HIV.
Dari sisi pemerintah, perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Muh. Akbar, menegaskan komitmen instansinya memperkuat kerja sama lintas sektor dalam penanganan sosial bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
“Pendekatan kami bukan hanya medis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dinas Sosial siap bersinergi dengan PKBI untuk memastikan ODHA mendapatkan akses bantuan sosial, pelatihan kerja, dan dukungan pemberdayaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Makassar, Isnaniah Nurdin, S.Sos., M.I.Kom, menyoroti pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sejak usia remaja.
“DP3A berkomitmen memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak dari perilaku berisiko. Kami siap bekerja sama dengan PKBI, dan komunitas agar anak-anak dan remaja memahami pentingnya menjaga kesehatan serta terhindar dari kekerasan dan eksploitasi seksual,” ujar Isnaniah.
Isnaniah menegaskan bahwa penanggulangan HIV tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan medis, melainkan harus diintegrasikan dengan aspek sosial, edukatif, dan kebijakan perlindungan anak. DP3A juga mendorong agar edukasi kesehatan reproduksi masuk dalam kurikulum sekolah sebagai upaya pencegahan sejak dini.
Dialog yang berlangsung hangat tersebut menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk pembentukan forum koordinasi lintas sektor dan penguatan mekanisme rujukan bagi ODHA di Kota Makassar.
PKBI Sulsel menegaskan bahwa keberhasilan menekan laju penularan HIV hanya dapat dicapai apabila kolaborasi lintas instansi dijalankan secara konsisten dan terukur.
