Belanja Pegawai dan Barang Tumbuh, Kinerja APBN Sulsel Januari 2026 Lebih Ekspansif

MATASULSEL.ID, MAKASSAR – Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan (Sulsel) atau APBN Anging Mammiri menunjukkan perbaikan pada awal tahun 2026.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy), realisasi belanja negara di Sulsel mengalami peningkatan, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja barang.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan bahwa hingga Januari 2026, realisasi belanja pegawai tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2025.

“Belanja pegawai tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp11,0 triliun dengan realisasi Januari sebesar Rp612,3 miliar atau 5,55 persen. Sementara pada Januari 2026, pagunya meningkat menjadi Rp11,1 triliun dan telah terealisasi Rp668,3 miliar atau 6,00 persen,” ujar Supendi.

Secara nominal, terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp56 miliar secara yoy.

Peningkatan ini mencerminkan akselerasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara di awal tahun serta menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, pada komponen belanja barang juga terlihat peningkatan signifikan dalam penyerapan anggaran.

Pada Januari 2025, pagu belanja barang sebesar Rp10,3 triliun dengan realisasi Rp85,7 miliar atau 0,83 persen.

Adapun pada Januari 2026, pagu belanja barang tercatat sebesar Rp7,1 triliun dengan realisasi mencapai Rp150,1 miliar atau 2,10 persen.

Meski pagu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, realisasi secara nominal meningkat Rp64,4 miliar dengan persentase penyerapan yang lebih tinggi.

Menurut Supendi, tren ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dan belanja operasional pemerintah sejak awal tahun anggaran.

Akselerasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, termasuk mendorong aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat.

Kinerja APBN Regional Sulsel menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.