MAKASSAR — Realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan menunjukkan pergerakan signifikan, dengan alokasi terbesar mengalir ke sektor pertahanan dan pendidikan.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Hari Utomo, dalam pemaparan kinerja fiskal, Senin (30/3/2026).
Dalam data yang dipaparkan, belanja sektor pertahanan tercatat mencapai Rp502,55 miliar dengan target capaian output sebesar 93.335.
Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk layanan perkantoran dan pembayaran gaji puluhan ribu personel TNI, serta pelatihan di bidang pertahanan dan keamanan.
“Belanja di sektor pertahanan tidak hanya untuk operasional rutin, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendukung stabilitas keamanan wilayah,” ujar Hari Utomo.
Selain itu, output yang dihasilkan mencakup penyediaan sarana bidang pertahanan dan keamanan, pelatihan bela negara, layanan bantuan hukum perorangan, hingga kegiatan litbang pertahanan.
Sementara itu, sektor pendidikan juga menyerap anggaran besar, yakni Rp434,80 miliar dengan target capaian output 766.242.
Dana tersebut difokuskan pada layanan gaji dan tunjangan profesi bagi ribuan guru dan dosen, serta bantuan pendidikan tinggi.
Hari Utomo menjelaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas karena berperan langsung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Belanja pendidikan diarahkan untuk memperkuat fondasi SDM, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Sulsel,” jelasnya.
Adapun output dari sektor pendidikan meliputi layanan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan infrastruktur pendidikan, tata kelola pendidikan, serta bantuan bagi peserta didik.
Secara umum, Utomo menegaskan bahwa realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan terus dioptimalkan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dari sisi pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, maupun stabilitas keamanan.
“Belanja negara harus memberikan multiplier effect yang nyata. Tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan