Makassar — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Irwan Wirasasti, menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor peternakan secara terintegrasi dalam rapat kerja Komisi B bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (13/4/2026), di ruang Komisi B DPRD Sulsel.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan program serta arah kebijakan sektor peternakan daerah, khususnya dalam mendukung agenda ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan.
Dalam forum tersebut, Andi Irwan Wirasasti menilai bahwa pengembangan sektor peternakan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, terutama pada aspek keterhubungan antara produksi, distribusi, dan akses pasar. Ia menegaskan, pendekatan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menghambat optimalisasi potensi peternakan daerah.
“Penguatan sektor peternakan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan tata kelola yang terintegrasi dari hulu hingga hilir agar produksi yang dihasilkan peternak memiliki kesinambungan dan nilai ekonomi yang jelas,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun sistem yang mampu menjembatani peternak dengan pasar, termasuk melalui skema kemitraan yang berkelanjutan dengan pelaku industri. Menurutnya, kepastian pasar menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas usaha peternak sekaligus meningkatkan daya saing produk peternakan.
Selain itu, Andi Irwan juga menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor peternakan. Ia menilai, peningkatan keterampilan dan pengetahuan peternak melalui pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan merupakan prasyarat penting dalam mendorong produktivitas dan efisiensi usaha.
“Intervensi pemerintah tidak cukup pada bantuan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas peternak agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus melakukan pembenahan program berbasis data serta meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil peternak.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan sektor peternakan yang lebih adaptif, terstruktur, dan berkelanjutan.
DPRD Sulsel melalui Komisi B, lanjut Andi Irwan, akan terus mengawal kebijakan di sektor ini agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di Sulawesi Selatan.
Tinggalkan Balasan