Dua Wakil Ketua DPRD Gowa Hadiri Acara Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
MAKASSAR – Dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa turut menghadiri acara Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, jumat(08/08/2025).
Wakil ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), dan Wakil ketua II Taufik Surullah, terlihat hadir memenuhi undangan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa, dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan Pemilu, sekaligus menjadi wadah evaluasi kinerja pengawasan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak.
Hasrul Abdul Rajab (HAR), mengapresiasi kegiatan evaluasi penyelenggaraan pengawasan pemilu yang digelar oleh Bawaslu.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi acuan penting bagi Bawaslu maupun DPRD untuk melakukan perbaikan ke depan dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Tentu ini menjadi acuan bagi Bawaslu, dan bagi kami juga, agar ke depannya ada perbaikan-perbaikan sehingga tugas yang dijalankan bisa lebih baik lagi,” Kata Hasrul.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya. “Pertama, terkait partisipasi pemilih, perlu lebih ditingkatkan pada pemilu-pemilu mendatang,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir, M. AP, Anggota Bawaslu Prov Sulsel, Dr. H. Samsuar Saleh, S.IP, M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Saparuddin, S.H, M.H, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa, Zulkarnain, S. STP
Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Saparuddin S.H., M.H, dalam sambutannya memperkenalkan potensi sejarah dan pariwisata Gowa. Ia menegaskan bahwa Gowa adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, dengan tokoh besar seperti Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari, pahlawan nasional yang juga diakui di Afrika Selatan. Gowa juga memiliki warisan sejarah seperti Balla Lompoa, Masjid Tua Katangka, Benteng Somba Opu, serta destinasi wisata Malino yang sejuk dan bersejarah sebagai lokasi perdamaian Malino I (2001) dan Malino II (2002).
Beralih ke kinerja kelembagaan, Saparuddin memaparkan bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu di Gowa kerap diwarnai isu-isu yang mempengaruhi integritas demokrasi. Namun sejak Bawaslu menjadi lembaga permanen, kualitas pengawasan meningkat.
“Dulu Gowa masuk kategori zona merah. Alhamdulillah, berangsur-angsur kami berhasil menjadi zona hijau. Bahkan pada pilkada terakhir, dalam 60 hari masa kampanye, kami menerima dan menindaklanjuti 60 laporan resmi,” ungkap Saparuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu Gowa baru saja menerima putusan rehabilitasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait sebuah perkara, sebagai bukti kerja profesional lembaga.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, perwakilan legislatif sampai dengan akademisi dengan tujuan memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pengawasan demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir, M.AP menyoroti biaya pemilu yang mencapai Rp100 Triliun dan pentingnya untuk desain ulang sistem politik. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia perlu didesain ulang menyusul tingginya biaya, polarisasi, dan korban jiwa yang terjadi.
Hal itu disampaikan, Abrar Amir dalam acara Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Penguatan Bawaslu di Gowa, Jumat (8/8/2025).
Abrar memaparkan, total anggaran Pemilu dan Pilkada mencapai hampir Rp100 triliun, masing-masing sekitar Rp65 triliun untuk Pemilu dan Rp35 triliun untuk Pilkada. Padahal, pemilu serentak awalnya diharapkan lebih efisien dan murah.
“Nyatanya mahal, menelan korban jiwa ratusan petugas, dan memicu polarisasi di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Abrar menyoroti kapasitas SDM Bawaslu yang dinilai belum optimal serta regulasi yang masih multitafsir antara Bawaslu dan KPU. Ia menegaskan perlunya penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan perbaikan regulasi agar penyelenggaraan demokrasi ke depan lebih efektif dan aman.
Reporter: Musa khadar khan
