Kepsek SMPN 11 Makassar Lakukan Klarifikasi Dugaan Pungli, Orang Tua Desak Kepala Sekolah Dicopot
MAKASSAR — Program seragam gratis bagi pelajar SD dan SMP yang menjadi prioritas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendapat tamparan keras dari praktik dugaan pungli yang terjadi di SMP Negeri 11 Makassar, sabtu(26/07/2025).
Sejumlah orang tua siswa mengaku diminta membayar: Rp 1.335.000 untuk siswa laki-laki, Rp 1.455.000 untuk siswa perempuan.
Ada Dua guru, diduga menjadi pihak yang menerima langsung pembayaran tersebut di lingkungan sekolah. Padahal, pemerintah telah secara tegas melarang segala bentuk pungutan seragam.
Lebih mengejutkan, salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa Kepala Sekolah SMPN 11 Makassar, Mariamin Ibrahim, S.Pd, menyebut nama Wali Kota Makassar, dengan berkata :
“Kalau buru – buruki, Pak Walikota mau pesan seragam di Pasar Butung.”
Ia juga menyatakan ingin meminta izin kepada wali kota agar seragam batik tetap diberlakukan meskipun sudah ada penyampaian bahwa pakaian batik tidak dipakai lagi disekolah.
Situasi ini memicu kemarahan banyak orang tua. Mereka menyatakan harapan tegas :
“Kami minta uang kami dikembalikan seluruhnya. Tidak ada alasan, karena itu sudah bertentangan dengan kebijakan wali kota. Dan kepala sekolah harus dicopot! Guru-guru yang terlibat juga harus diberi sanksi,” tegasnya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Makassar, Mariamin Ibrahim, S.Pd, memberikan klarifikasi resmi ke awak media (27/7/25) terkait isu pungutan seragam yang sempat menimbulkan keresahan sejumlah orang tua siswa. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dan tidak ada pungutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak sekolah.
Mariamin menjelaskan bahwa program seragam gratis dari Pemerintah Kota Makassar hanya mencakup seragam dasar, yaitu : Untuk SD Baju putih dan celana/rok merah dan untuk SMP, Baju putih dan celana/rok biru.
“Yang ditanggung pemerintah adalah pakaian dasar. Tapi siswa tentu tidak cukup hanya dengan satu setel seragam. Mereka butuh pakaian untuk hari lain seperti batik sekolah, olahraga, dan pramuka. Ini yang sedang kami bicarakan agar bisa disediakan secara wajar,” tambahnya.
Menanggapi isu yang menyebutkan bahwa kepala sekolah sempat menyebut nama Wali Kota Makassar dalam diskusi internal mengenai pengadaan seragam, Mariamin menampiknya.
“Saya tidak pernah menjadikan nama Pak Wali sebagai pembenaran untuk menarik iuran. Saya mendukung penuh program beliau, termasuk kebijakan seragam gratis. Tetapi kami juga punya tanggung jawab menjaga penampilan dan identitas sekolah,” ucapnya.
Mariamin juga menyampaikan, kami ingin semuanya transparan. Kalau pun ada biaya, itu harus disepakati secara terbuka. Sekolah tidak akan mengambil keuntungan dari hal ini,” tegasnya.
Kabid SMP Dinas Pendidikan Makassar, Dr. Syarifuddin, Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, menjelaskan dalam pesan singkatnya ke awak media (27/7/25)
“Pakaian batik tidak lagi dipakai khusus siswa baru. Sesuai surat edaran bahwa Pakaian olahraga bebas siswa membeli diluar khusus siswa baru. Program seragam gratis hanya untuk seragam nasional putih-merah (SD) dan putih-biru (SMP),” ungkapnya.
