Menjaga Harmoni Komunitas: Strategi PT Vale Bersama Pemangku Kepentingan untuk Memberdayakan Masyarakat

Sorowako – Menjaga hubungan yang konstruktif dengan masyarakat melalui keterlibatan yang terbuka, bermakna, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan harmoni bersama komunitas.

Ini juga strategi terbaik sebuah perusahaan pertambangan bersama pemangku kepentingan untuk terus memberdayakan masyarakat.

Semangat inilah yang senantiasa dijalankan anak usaha Group Mining Indusrty (MIND ID), yakni PT Vale Indonesia (PT Vale) dalam menjalankan operasionalnya, salah satunya Kawasan Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Hal ini tercermin dengan terlibatnya perseroan pada kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat (16/05/2025), di Sorowako, yang dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Waris Halid, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Luwu Timur dan Perwakilan masyarakat adat.

Perusahaan peraih penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu, dinilai oleh Andi Waris Halid, sudah menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, Andi Waris Halid menekankan terkait dampak dan kontribusi yang dirasakan masyarakat atas operasional perusahaan pertambangan, harus ada khususnya di Luwu Timur.

“Tentunya sebagai DPD, merespon hal itu dan memediasi dan memjembatani masyarakat adat dengan PT Vale dan alhamdulillah pertemuan kondusif, bahkan apa yang kita bicarakan bisa menjadi pertimbangan untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Ketua DPD RI Bidang Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya ini meyakini bahwa perusahaan tambang yang sudah 56 tahun hadir di Sulsel itu, banyak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

“Saya yakin PT Vale Ingin mau melihat masyarakat Luwu Timur ini sejahtera, itu pasti tujuan perusahaan, tidak mau melihat masyarakat Luwu Timur sengsara apalagi sumber daya alam di Luwu Timur luar biasa,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia pun memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa banyak desa sudah menerima manfaat dari kehadiran perusahaan tambang di Luwu Timur itu, yaitu melalui implementasi Corporate Social Responsibility.

Meski tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga keinginan masyarakat yang diberikan tapi belum sesuai ekspektasi.

“Karena tidak semua bisa sekaligus dipuaskan tapi saya yakin perusahaan ini akan melakukan hal sebaik mungkin untuk masyarakat adat di Sorowako,” ujar Andi.

Diketahui, kunjungan kerja DPD RI merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat adat terkait dampak aktivitas pertambangan di wilayah Luwu Timur.

Komite II DPD RI hadir sebagai representasi rakyat, bukan sebagai perwakilan pemerintah maupun perusahaan, dengan tujuan utama memediasi dan mencari solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan perusahaan.**