JENEPONTO —  Sengketa tanah di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara belum berakhir dan kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jeneponto. kini giliran Hamid dan Basse menggugat Kepala Desa Gantarang Muh Nasir Nara.

Pernyataan yang menyebutkan objek tanah tersebut dirampas oleh klien saya. Itu merupakan pernyataan yang keliru. Sebaiknya hormati saja proses yang sedang perjalan di pengadilan.

“Jangan lagi membuat gaduh serta membuat pernyataan keliru. Klien saya punya dasar kuat dengan bukti kepemilikan yang Sah. Kasus ini akan saya kawal hingga berkepastian hukum”, ujar Paisal Penasihat Hukum, Burhanuddin, Senin (13/4/2026).

Soroti Dana Hibah Pariwisata, Mallarangan Tutu Desak Transparansi dan Dampak Nyata untuk UMKM

Diketahui, bahwa Objek tanah tersebut berada di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Gugatan yang dilayangkan Hamid dan Basse di Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat bernama Muh Nasir Nara dan kawan-kawan.

Untuk sementara tanah dikuasai Hamid dan Basse yang dibeli dari Muh Nasir Nara. Namun hal tersebut diperparah tanah yang dijual Muh Nasir Nara adalah milik orang lain bernama Burhanuddin.

“Berdasarkan bukti kepemilikan dan sah secara hukum tanah tersebut milik Burhanuddin yang dijual Muh Nasir Nara ke orang lain bernama Hamid sama Basse,” sebutnya.

Polres Toraja Utara Gerebek Sabung Ayam, 2 Pelaku Beserta Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Selain itu, Muh Nasir Nara pun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Penggelapan hak atas tanah, sejak 19 November 2025. Jauh sebelum Hamid dan Basse menggugat Muh Nasir Nara di Pengadilan.

“Muh Nasir Nara digugat di Pengadilan pada 24 November oleh Hamid sama Basse. Kini Nasir Nara juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November”, sebutnya.

Adapun peninjauan setempat yang dilakukan pihak pengadilan negeri Jeneponto untuk memastikan adanya objek yang disengketakan termasuk menentukan batas-batas tanah. Para pihak hadir dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polsek Kelara Polres Jeneponto.

“Sudah dilakukan pemeriksaan setempat penentuan batas-batas tanah dan memastikan adanya objek yang menjadi sengketa. Selanjutnya akan dilanjutkan sidang pada tanggal 15 April dalam agenda pemeriksaan bukti surat”, pungkasnya. (*)