Makassar — Konferensi I Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tenaga Kerja Bagasi Pelabuhan Utama Makassar resmi digelar pada Rabu, 3 Desember 2025, di Sekretariat KPBI Sulawesi Selatan. Agenda ini menjadi fokus perhatian publik nasional karena berlangsung di tengah meningkatnya sorotan terhadap tata kelola dan kondisi hubungan industrial di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, kamis(04/12/2025).
Konferensi yang merupakan bagian dari struktur organisasi PSBM-KPBI ini dihadiri sejumlah unsur buruh, termasuk jajaran KPBI dan perwakilan Partai Buruh dari tingkat kota hingga provinsi. Para peserta membahas konsolidasi organisasi, penataan struktur kerja, serta dinamika ketenagakerjaan yang disebut masih jauh dari standar perlindungan pekerja.
Dalam sambutannya Pengurus KPBI Makassar, Hendrik, menyebut konferensi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi buruh dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di sektor pelabuhan.
“Buruh pelabuhan membutuhkan organisasi yang solid. Banyak kebijakan berubah tanpa melibatkan pekerja, dan itu membuat buruh berada pada posisi rentan. PUK harus berdiri sebagai garda depan,” ujarnya.
Dewan Pembina Buruh Pelabuhan, Usman yang turut hadir, menilai bahwa berbagai persoalan yang muncul di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, mulai dari konflik internal hingga ketidakteraturan kebijakan harus dijadikan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, termasuk pengelola pelabuhan.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kelemahan sistemik. Buruh butuh kepastian, bukan kebijakan yang berubah setiap saat,” kata Usman.
Ketua Exco DPW Partai Buruh Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, S.H., menekankan bahwa konsolidasi buruh di unit kerja pelabuhan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki hubungan industrial di sektor logistik dan transportasi nasional.
“Penguatan serikat di pelabuhan adalah kepentingan nasional. Sektor ini krusial bagi rantai pasok, dan kesejahteraan buruh harus menjadi bagian dari kebijakan yang berorientasi pada kepastian,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh akan terus mengawal persoalan ketenagakerjaan di sektor pelabuhan, termasuk mendorong pembenahan regulasi yang lebih berpihak pada pekerja.
Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Kota Makassar, Bung Tono, menilai PUK Tenaga Kerja Bagasi memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan daya tawar buruh.
“Buruh pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. PUK harus menjadi ruang perjuangan yang mampu menekan praktik-praktik yang merugikan pekerja. Ini adalah bagian dari upaya membangun kekuatan politik kelas pekerja,” katanya.
Konferensi I PUK Tenaga Kerja Bagasi ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di pelabuhan, meningkatkan kapasitas advokasi, dan memperkuat koordinasi antara buruh pelabuhan dengan organisasi perburuhan tingkat nasional.
KPBI menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, serikat akan melakukan pemetaan persoalan perburuhan di Pelabuhan Utama Makassar sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan operator pelabuhan.
Tinggalkan Balasan