Terima Demonstran, Ketua DPRD Gowa: Aspirasi Masyarakat Kita Tampung
Gowa – Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menemui langsung massa demontrasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Gowa, Rabu (3/9/2025).
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari pengelolaan tambang hingga evaluasi program pemerintah.
Ramli Siddik dengan didampingi Wakil Ketua I Hasrul Abdul Rajab, Wakil Ketua II Taufik Surullah, Wakil Ketua III Tyna Haji Tino Dg Mawangi, Sekretaris Idil Hafid, para anggota dewan, Forkopimda, TNI-Polri dan Tokoh masyarakat
Dalam dialog terbuka bersama Massa Demonstrasi, Ramli Siddik dengan gaya khasnya sebagai Mantan Aktivis dalam menerima demonstrasi.
Ia menegaskan sikap tegas DPRD Gowa terhadap praktik tambang ilegal dan pengelolaan pajak yang dinilai merugikan daerah.
Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan tambang golongan C dikembalikan ke kabupaten, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat signifikan.
Ramli Siddik mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang saat ini tercatat sekitar Rp4 miliar. Jika dikelola langsung oleh kabupaten, potensi penerimaan bisa mencapai Rp20 miliar.
Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat melalui DPR RI agar kewenangan pengelolaan tambang golongan C dikembalikan ke kabupaten.
Selain itu, Ramli juga menyinggung pentingnya transparansi dan penguatan regulasi di tingkat pusat. Ia memastikan DPRD Gowa siap menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pimpinan DPR RI terkait Undang-Undang Perampasan Aset.
“Kami akan menyampaikan ke pimpinan DPR RI, terkait perampasan aset ini agar ditambahkan. Karena ini penting bagi keberlangsungan daerah,” tegas Ramli.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ramli menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh. Namun, ia menekankan bahwa program tersebut juga memiliki nilai kebangsaan yang harus dipertahankan sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda.
“Anak-anak kita yang pernah merasakan makan dari negara akan selalu mengingat bahwa negara hadir memberi perhatian. Itu nilai nasionalisme yang tidak boleh hilang,” jelasnya.
Ramli Siddik mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi mahasiswa, khususnya ketika menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Saya ini mantan mahasiswa. Pernah merasakan makan di rumah orang saat KKN, itu masih saya ingat sampai sekarang. Begitu juga anak-anak kita, kalau pernah merasakan makan dari negara, itu akan membekas. Mereka akan mengingat, bahwa negara hadir memberi makan. Itulah nilai nasionalisme yang tidak boleh hilang,”
Menurut Ramli, program tersebut bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga cara menanamkan kecintaan generasi muda terhadap bangsanya.
Namun demikian, ia menegaskan DPRD tetap akan melakukan evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Cipayung Plus dalam orasinya mempertanyakan lambannya pengesahan RUU dan meminta DPRD Gowa lebih proaktif dalam memberikan saran dan masukan ke tingkat pusat.
“Kenapa RUU ini belum disahkan? Apakah ada kepentingan yang belum selesai? Kami hadir untuk memberikan stimulan, saran, dan masukan kepada DPR. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi tambahan bagi DPRD Gowa untuk disampaikan ke DPR RI atau Pemerintah Pusat,” ujar salah satu orator.
Massa aksi juga menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum optimal. Mereka mendesak DPRD Gowa agar berani mengusulkan evaluasi menyeluruh, termasuk menindak jika ada indikasi penyimpangan anggaran.
Selain itu, Aliansi Cipayung Plus menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum dan HAM, serta meminta agar aparat tidak menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi masyarakat.
Mereka juga mengkritisi keberadaan tambang ilegal yang dinilai lebih banyak daripada tambang legal di Kabupaten Gowa dan menimbulkan kerusakan lingkungan hingga mengancam keselamatan jiwa warga.
“Tidak ada satu nyawa pun yang boleh hilang hanya karena kerusakan lingkungan akibat tambang. Kalau CSR tidak dijalankan dengan baik, mending cabut saja izin tambangnya,” tegas perwakilan aliansi.
Sebagai organisasi yang berdiri sejak tahun 1972 dan beranggotakan berbagai elemen mahasiswa seperti HMI, GMKI, PMKRI, dan PMII, Aliansi Cipayung Plus menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah.
Mereka juga mengingatkan DPRD Gowa agar memperketat fungsi pengawasan, selain legislasi dan penganggaran.
Tokoh masyarakat, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Bakhtiar Daeng Sigollo, memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, yang dinilai terbuka dan bijaksana dalam menerima aspirasi mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua DPRD Kabupaten Gowa atas sikap terbuka dan bijaksana dalam menerima aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Cipayung Plus. Tindakan ini menunjukkan bahwa lembaga DPRD Gowa senantiasa hadir sebagai rumah rakyat, yang tidak hanya mendengar tetapi juga siap menindaklanjuti suara generasi muda,” kata Daeng Sigollo.
“Kehadiran mahasiswa dan pemuda dalam menyampaikan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat,” ungkapnya.
Dengan adanya ruang dialog yang difasilitasi DPRD, kita bisa melihat sinergi positif antara masyarakat, pemuda, dan pemerintah daerah.
“Harapan saya, semangat keterbukaan ini terus dipelihara sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret demi kemajuan Kabupaten Gowa,” tutupnya.
