9,5 Juta Penduduk Sulsel Nikmati Manfaat Rp56 Triliun APBN 2025

MAKASSAR, MATASULSEL.ID — Pemerintah terus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Hingga tahun anggaran 2025, sebanyak 9,5 juta penduduk Sulawesi Selatan tercatat telah menikmati manfaat APBN dengan total nilai mencapai Rp56 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, dalam paparan Kinerja APBN Anging Mammiri 2025.

Ia menegaskan bahwa APBN tidak hanya menjadi instrumen fiskal negara, tetapi juga hadir langsung dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

“APBN hadir dalam setiap sendi kehidupan kita. Sampai dengan November 2025, realisasi belanja APBN di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp47,28 triliun dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Supendi, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, perputaran ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah, khususnya yang menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Supendi menyebut, sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan digerakkan oleh UMKM yang mendapat dukungan dari belanja APBN.

“Sebagian besar ekonomi kita bergerak karena UMKM. Belanja APBN menjadi salah satu penggerak utama agar UMKM tetap tumbuh dan berdaya saing,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan negara, Supendi memaparkan bahwa realisasi pendapatan perpajakan hingga November 2025 mencapai Rp9,3 triliun atau 70,11 persen dari target sebesar Rp13,3 triliun.

Capaian ini mencerminkan kontribusi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menunjukkan hasil yang melampaui target. Dari target Rp3,2 triliun, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp3,6 triliun atau tumbuh sebesar 112,94 persen.

“Capaian PNBP yang melampaui target ini menjadi sinyal positif bahwa pengelolaan sumber daya dan layanan negara di Sulawesi Selatan berjalan semakin optimal,” kata Supendi.

Ke depan, Kanwil DJPb Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Sulawesi Selatan.